Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah menargetkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada 2020 senilai Rp48 triliun. Jumlah tersebut turun 39,8% dibandingkan dengan outlook 2019 yang diproyeksikan mencapai Rp79,7 triliun.
Data Kementerian Keuangan dalam Nota Keuangan & RAPBN 2020, PNBP dari laba BUMN tersebut rencananya disumbang dari laba BUMN perbankan senilai Rp20,7 triliun dan BUMN non perbankan senilai Rp27,2 triliun.
Penetapan rencana target tersebut, menurut pemerintah, dilakukan dengan mempertimbangkan banyak aspek. Dari sisi BUMN, penentuan besaran target tersebut telah memperhatikan profitabilitas BUMN, terutama untuk beberapa BUMN yang termasuk dalam kelompok BUMN kontributor dividen terbesar.
Selain itu, penentuan target bagian pemerintah atas laba BUMN tersebut juga dilakukan dengan tetap memperhatikan kemampuan pendanaan perusahaan, terutama tingkat solvabilitas berdasarkan rasio-rasio keuangan penting, seperti Debt to Equity Ratio (DER), Capital Adequacy Ratio (CAR), Asset to Liability Ratio, Risk Based Capital (RBC), dan Gearing Ratio.
“Penentuan dividen juga mempertimbangkan kemampuan BUMN dalam mendanai investasi yang menguntungkan dalam rangka menjaga keberlangsungan usaha, dan diusahakan agar tidak akan menurunkan nilai pasar BUMN yang terdaftar di bursa saham serta,” tulis pemerintah dalam Nota Keuangan & RAPBN 2020 yang dikutip Bisnis.com, Selasa (20/8/2019).
Sementara itu, dari sisi lainnya, pemerintah juga berkepentingan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang sudah direncanakan dapat didanai dari sumber-sumber penerimaan yang telah ditargetkan, termasuk yang berasal dari penerimaan kekayaan negara dipisahkan.
Jika melihat outlook APBN 2019, beberapa BUMN yang bakal menyumbang penerimaan paling besar ke pemerintah di antaranya PT BRI (Persero) Tbk. senilai Rp9,3 triiliun, PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. Rp8,5 triliun, PT Pertamina (Persero) senilai Rp8 triliun, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. senilai Rp6,8 triliun, dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) senilai Rp4 triliun.
