Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah membangun sebanyak 728 tower rumah susun sewa (Rusunawa) dengan total 44.893 unit dalam kurun waktu 2015 hingga 2018.
Pada 2019, ditargetkan pembangunan 137 tower dengan jumlah 6.873 unit. Pembangunan Rusunawa bertujuan untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pekerja, nelayan, santri dan mahasiswa.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan rusun disamping untuk MBR, juga diperuntukkan bagi para mahasiswa, pelajar, santri, dan pekerja, termasuk para Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri.
Hal itu merupakan bentuk perhatian dan keseriusan pemerintah dalam penyediaan rumah layak huni bagi MBR.
"Tinggal di Rusun akan mengubah cara hidup kita. Harus banyak empati agar tinggal di rusun juga nyaman," kata Basuki melalui siaran pers, Jumat (16/8/2019).
Di Provinsi Kalimantan Utara, pada 2015-2019, Kementerian PUPR telah membangun 6 Tower rusun sejumlah 224 Unit dengan kapasitas total penghuni sebanyak 1.064 orang. Total keseluruhan anggaran untuk pembangunan seluruh Rusunawa tersebut senilai Rp82,98 miliar.
Secara terperinci pada 2015 Kementerian PUPR membangun rusunawa Lanal Kota Tarakan dengan spesifikasi tipe 45. Rusunawa tersebut terdiri atas 3 lantai sebanyak 35 unit berkapasitas 140 orang, dibangun dengan total anggaran Rp13,94 miliar.
Selanjutnya, pada 2016 dibangun Rusunawa Lantamal XII Tarakan dengan spesifikasi tpe 45 setinggi 3 lantai sebanyak 35 unit. Rusunawa berkapasitas 140 orang dibangun dengan total anggaran Rp13,65 miliar.
Pada 2017 Kementerian PUPR kembali membangun rusun di Tarakan, yaitu Rusunawa Lanud Tarakan dengan spesifikasi tipe 45 setinggi 3 lantai sebanyak 35 unit. Rusunawa berkapasitas 140 orang tersebut dibangun dengan anggaran sebesar Rp13,38 miliar.
Selanjutnya, pada 2018 dibangun Rusunawa ASN Kementerian PUPR Provinsi Kaltara di Kabupaten Bulungan dengan spesifikasi tipe 45 setinggi 3 lantai sebanyak 35 unit berkapasitas 140 orang.
Pada tahun yang sama, juga dibangun Rusunawa Pemkab Bulungan dengan spesifikasi tipe 36 setinggi 3 lantai sebanyak 42 unit berkapasitas 168 orang. Kedua rusun tersebut dibangun dengan anggaran masing-masing sebesar Rp15,36 miliar dan Rp12.64 miliar.
Tahun ini, Kementerian PUPR mulai membangun Rusunawa untuk para pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Tarakan Kalimantan Utara. Total anggaran untuk pembangunan Rusunawa dengan total unit hunian sebanyak 42 unit tersebut sekitar Rp19 miliar.
Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan, rusunawa tersebut dibangun untuk para pegawai BPK yang bertugas di Tarakan, Kalimantan Utara.
Khalawi berharap dengan adanya hunian vertikal ini dapat memudahkan para pegawai BPK saat melaksanakan tugasnya. Hal itu dikarenakan pembangunan Rusunawa BPK tersebut lokasinya tepat di belakang kantor BPK Kalimantan Utara.
"Kami berharap pekerjaan pembangunan Gedung Mess BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Insya Allah bulan Desember sudah selesai dan kualitas hasil pekerjaan pembangunan juga baik," ujar Khalawi.
Rusunawa dengan tinggi 3 lantai itu dibangun dengan kamar tipe 36. Kapasitas penghuni Rusunawa ini adalah 168 orang. Rusun akan dilengkapi dengan jalan lingkungan, jaringan air bersih, drainase, sanitasi, listrik dan setiap unitnya tersedia meubelair, yakni lemari, tempat tidur, meja, dan kursi.
