Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menyatakan sasaran pembangunan pada 2020, yakni penurunan pengangguran ke tingkat 4,8% sampai 5,1%.
Dalam Pidato Nota Keuangan, Presiden Jokowi menyatakan pendapatan negara pada 2020 menjadi sebesar Rp2.221,5 triliun. Dia menargetkan berbagai belanja tersebut diharapkan dapat mendorong tercapainya penurunan pengangguran ke tingkat 4,8% sampai 5,1%.
Selain itu, kemiskinan diharapkan dapat terus diturunkan pada kisaran 8,5% sampai 9,0% dan ketimpangan menurun pada kisaran 0,375 sampai 0,380.
"Pemerintah juga optimistis pembangunan kualitas manusia dapat terus ditingkatkan dengan target IPM mencapai 72,51 pada 2020," ujar Jokowi dalam sidang pembacaan Nota Keuangan dan RAPBN 2020 di DPR, Jumat (16/8/2019).
Jokowi merincikan sesuai dengan tema kebijakan fiskal tahun 2020, fokus RAPBN diarahkan pada lima hal utama. Pertama, penguatan kualitas SDM untuk mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil, dan sejahtera.
Kedua, akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi.
Ketiga, penguatan program perlindungan sosial untuk menjawab tantangan demografi dan antisipasi aging population.
Keempat, penguatan kualitas desentralisasi fiskal untuk mendorong kemandirian daerah. Kelima, antisipasi ketidakpastian global.
Dengan fokus pada lima hal tersebut, serta berpatok pada karakter kebijakan fiskal yang ekspansif tetapi terarah dan terukur maka defisit anggaran 2020 direncanakan sebesar 1,76% dari PDB, atau sebesar Rp307,2 triliun. Adapun Pendapatan Negara dan Hibah ditargetkan sebesar Rp2.221,5 triliun, serta Belanja Negara sebesar Rp2.528,8 triliun.
Jokowi pun mengklaim jumlah penduduk miskin terus menurun dari 11,22% pada Maret 2015, menjadi 9,41% pada Maret 2019, terendah dalam sejarah NKRI.
Selain itu, ketimpangan pendapatan terus menurun, ditunjukkan dengan makin rendahnya rasio gini dari 0,408 pada Maret 2015, menjadi 0,382 pada Maret 2019.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik dari 69,55 pada 2015, menjadi 71,39 pada 2018, atau masuk dalam status tinggi. Selain itu, tidak ada lagi provinsi dengan tingkat IPM yang rendah.
Logistic Performance Index (LPI) naik dari peringkat 53 dunia pada 2014, menjadi peringkat 46 dunia pada 2018. Dalam Global Competitiveness Index, kualitas infrastruktur Indonesia termasuk listrik dan air meningkat, dari peringkat 81 dunia pada 2015, ke peringkat 71 dunia pada 2018.
