Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah akan mengalokasikan anggaran untuk penghasilan tetap perangkat desa, agar kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan desa meningkat.
Dalam Pidato Nota Keuanganm Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk penggajian pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk mendukung pembiayaan dari APBD.
Alhasil, pada 2020 dana desa akan dialokasikan sebesar Rp72 triliun. Adapun penggunaan dana desa akan lebih ditingkatkan untuk pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan potensi ekonomi desa. Jokowi berharap hal ini dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa.
Di samping itu, dana desa diharapkan dapat mendorong inovasi dan entrepreneur baru sehingga produk-produk lokal yang dimiliki oleh setiap desa dapat dipasarkan secara nasional, bahkan global, melalui marketplace.
Sementara itu, untuk Dana Alokasi Khusus atau DAK fisik, pemerintah mengklaim sudah berhasil membangun berbagai infrastruktur bagi masyarakat.
Pasalnya, selama periode 2017-2018, DAK fisik telah dimanfaatkan untuk peningkatan jalan sepanjang 17.700 kilometer, penyelesaian pembangunan jembatan sepanjang 7.800 meter, pembangunan ruang kelas baru sebanyak 14.200 unit, pembangunan laboratorium sekolah sebanyak 4.000 unit, peningkatan dan pembangunan jaringan irigasi sebanyak 373.100 hektare, pembangunan rumah dan peningkatan kualitas rumah sebanyak 112.300 unit, serta rehabilitasi sarana prasarana kesehatan sebanyak 8.600 unit per paket.
Jokowi mengklaim dalam 5 tahun terakhir, hasil dari dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa sudah dirasakan oleh sebagian besar masyarakat. Misalnya, melalui peningkatan kinerja pelayanan dasar publik, seperti akses rumah tangga terhadap sanitasi dan air minum layak, persalinan yang dibantu oleh tenaga kesehatan, serta angka partisipasi murni (APM) dari PAUD sampai dengan SMA sederajat.
Dia juga menyatakan tingkat kesenjangan di perdesaan juga menurun, yang ditunjukkan dengan makin rendahnya rasio gini dari 0,334 pada 2015, menjadi 0,317 pada 2019.
Demikian juga dengan kesenjangan fiskal antardaerah, di mana Indeks Williamson turun dari 0,726 pada 2015, menjadi 0,597 pada 2018.
