Laporan Nota Keuangan dan RUU APBN 2020

Di bidang perpajakan, Pemerintah melanjutkan reformasi perpajakan berupa perbaikan administrasi, peningkatan kepatuhan, serta penguatan basis data dan sistem informasi perpajakan.

Untuk meningkatkan daya saing dan investasi, pemerintah memberikan insentif perpajakan melalui beberapa instrumen, yaitu: perluasan tax holiday, perubahan tax allowance, insentif investment allowance, insentif super deduction untuk pengembangan kegiatan vokasi dan litbang serta industri padat karya. Untuk industri padat karya, memperoleh juga fasilitas pembebasan Bea Masuk dan subsidi pajak.

Pemerintah juga akan menempuh kebijakan penyetaraan level playing field, bagi pelaku usaha konvensional maupun e-commerce, untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan di era digital.

Sementara itu, reformasi PNBP dilakukan melalui penguatan regulasi dan penyempurnaan tata kelola dengan tetap menjaga kualitas pelayanan publik.

Untuk mencapai sasaran pembangunan, diperlukan peningkatan pendapatan negara pada 2020 menjadi sebesar Rp2.221,5 triliun. Mobilisasi pendapatan negara dilakukan, baik dalam bentuk optimalisasi penerimaan perpajakan, maupun reformasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pada 2020, Pemerintah akan mengalokasikan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp858,8 triliun. Jumlah tersebut sudah meningkat 5,4% dari perkiraan realisasi pada 2019, atau meningkat 37,8% dari realisasinya di 2015 yang sebesar Rp623,1 triliun.

“Sementara itu, Dana Desa pada tahun 2020 dialokasikan sebesar Rp72 triliun. Penggunaan dana desa tersebut akan lebih ditingkatkan untuk pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan potensi ekonomi desa, sehingga dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa. Di samping itu, dana desa diharapkan dapat mendorong inovasi dan entrepreneur baru, sehingga produk-produk lokal yang dimiliki oleh setiap desa dapat dipasarkan secara nasional, bahkan global, melalui market place.”

Pemerintah tetap memperhatikan kesejahteraan aparatur negara, dengan mempertahankan kebijakan penggajian yang sudah ada melalui pemberian gaji dan pensiun ke-13 serta Tunjangan Hari Raya (THR).

Di sektor pariwisata, pada 2020 Pemerintah memprioritaskan pembangunan empat destinasi wisata secara lintas sektor dan terintegrasi. Destinasi pariwisata tersebut meliputi Danau Toba, Candi Borobudur, Labuan Bajo, dan Mandalika.

Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa selama ini, denyut kegiatan ekonomi secara umum masih terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa. “Sehingga Pulau Jawa menjadi sangat padat dan menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau di luar Jawa. Apabila kita membiarkan hal ini berlanjut tanpa ada upaya yang serius, maka ketimpangan akan semakin parah.”

Oleh karena itu, pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus memacu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Jawa.

“Ibu kota baru dirancang bukan hanya sebagai simbol identitas, tetapi representasi kemajuan bangsa, dengan mengusung konsep modern, smart, and green city, memakai energi baru dan terbarukan, tidak bergantung kepada energi fosil. Dukungan pendanaan bagi pemindahan ibu kota akan sekecil mungkin menggunakan APBN. Kita dorong partisipasi swasta, BUMN, maupun skema Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).”

Pada 2020, Pemerintah akan menyalurkan anggaran pada 96,8 juta jiwa penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), melanjutkan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 10 juta keluarga penerima manfaat, dan menyalurkan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) kepada 15,6 juta keluarga melalui kartu sembako.

Dengan kartu sembako, keluarga penerima manfaat dapat membeli dan memilih bahan pangan yang lebih beragam, karena jumlah bantuan yang diterima meningkat menjadi Rp1,80 juta per keluarga per tahun, dari sebelumnya sebesar Rp1,32 juta per keluarga per tahun.

Untuk memperkuat layanan kesehatan pada tahun 2020, Pemerintah mengalokasikan Rp132,2 triliun untuk anggaran kesehatan, atau naik hampir dua kali lipat dari realisasi anggaran kesehatan di tahun 2015 sebesar Rp69,3 triliun.

Pada tahun 2020, anggaran pendidikan direncanakan sebesar Rp505,8 triliun, atau meningkat 29,6%, dibandingkan realisasi anggaran pendidikan di tahun 2015 yang sekitar Rp390,3 triliun.

Dalam RAPBN tahun 2020, Belanja Negara direncanakan akan mencapai Rp2.528,8 triliun, atau sekitar 14,5% dari PDB.

Defisit anggaran pada 2020 direncanakan sebesar 1,76% dari PDB, atau sebesar Rp307,2 triliun. Dengan Pendapatan Negara dan Hibah sebesar Rp2.221,5 triliun, serta Belanja Negara sebesar Rp2.528,8 triliun.

Defisit anggaran itu diturunkan dari 2,59% terhadap PDB pada 2015, menjadi sekitar 1,93% pada 2019 dan pada 2020 diturunkan lagi menjadi 1,76%.

Alasannya, pengelolaan fiskal yang hati-hati, selalu dijaga pemerintah secara konsisten. “Defisit anggaran dan rasio utang terhadap PDB tetap dikendalikan dalam batas aman, di bawah tingkat yang diatur dalam UU Keuangan Negara, sekaligus untuk mendorong keseimbangan primer menuju positif.”

Fokus RAPBN 2020 diarahkan pada lima hal utama, yaitu:

Pertama, penguatan kualitas SDM untuk mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil, dan sejahtera.

Kedua, akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi.

Ketiga, penguatan program perlindungan sosial untuk menjawab tantangan demografi dan antisipasi aging population.

Keempat, penguatan kualitas desentralisasi fiskal untuk mendorong kemandirian daerah.

Kelima, antisipasi ketidakpastian global.

Pada tahun 2020, Pemerintah menyusun asumsi ekonomi makro sebagai berikut:

Pertama, pertumbuhan ekonomi akan berada pada tingkat 5,3% dengan konsumsi dan investasi sebagai motor penggerak utamanya. Inflasi akan tetap dijaga rendah pada tingkat 3,1% untuk mendukung daya beli masyarakat.

Kedua, di tengah kondisi eksternal yang masih dibayangi oleh ketidakpastian, nilai tukar Rupiah diperkirakan berada di kisaran Rp14.400 per dolar Amerika Serikat.

Pemerintah yakin investasi terus mengalir ke dalam negeri, karena persepsi positif atas Indonesia dan perbaikan iklim investasi. Dengan demikian, suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan berada di tingkat 5,4%.

Ketiga, harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan sekitar 65 dolar Amerika Serikat per barel. Dengan sensitivitas yang tinggi terhadap berbagai dinamika global, Pemerintah terus memantau pergerakan harga minyak dan komoditi global.

Keempat, melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, termasuk minyak dan gas bumi. Target lifting minyak dan gas bumi di tahun 2020 diasumsikan masing-masing sebesar 734 ribu barel dan 1,19 juta barel setara minyak per hari.

Presiden Joko Widodo memulai pidatonya dengan pemaparan capaian pemerintah sejak 2015-2019.

Ketua DPR Bambang Soesatyo memberikan pidato, diantaranya menyinggung soal amendemen UUD 1945.

“Saya berpendapat, perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam dari berbagai aspek dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan bangsa ini agar keputusan yang kita ambil tepat demi kemaslahatan seluruh bangsa Indonesia.”

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah masuk ruang sidang untuk memaparkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020.

Dewan Perwakilan Daerah mengapresiasi program BBM Satu Harga karena berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan.

Ketua DPD Oesman Sapta Odang mengatakan segala upaya dalam rangka membangun kedaulatan energi, kedaulatan pangan, hingga kedaulatan politik sebagai bangsa harus menjadi perhatian semua pihak.

Secara nasional, sebaran 154 titik BBM Satu Harga yang telah dibangun Pertamina terletak di Papua (32 titik), Kalimantan (34 titik),  Sumatera (26 titik),  Nusa Tenggara (24 titik), Sulawesi (17 titik),  Maluku (16 titik) dan Jawa-Bali (5 titik).

Program BBM Satu Harga dicanangkan Presiden Joko Widodo sejak 2017 dan hingga akhir tahun 2019, ditargetkan 160 titik, sehingga tersisa hanya 6 titik lagi.

“Diperlukan niat dan nyali yang besar untuk mewujudkan ekonomi berdikari sebagai kekuatan utama dalam membangun bangsa,” katanya.

Presiden Joko Widodo mengharapkan Indonesia membangun industri mobil listrik pasca regulasi percepatan program kendaraan listrik diteken.

Menurutnya, dengan keluarnya peraturan presiden nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) untuk transportasi jalan, telah membuka ruang penembangan mobil listrik.

Indonesia diharapkan tidak hanya mengggunakan kendaraan tersebut, melainkan mulai memproduksinya.

Presiden Joko Widodo di periode keduanya bakal mendobrak susunan dan nomenklatur kabinet. Salah satunya membuat Kementerian Investasi.

Putri Presiden Keempat Indonesia Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid mengatakan bahwa mendukung sepenuhnya keputusan presiden. Dia berharap tim presiden bisa bekerja sama secara kolektif dalam visi besar bangsa ke depan.

“Menurut saya yang paling penting bukan orang per orangnya, tetapi kesatuan kerja kabinet,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Presiden Joko Widodo menyindir anggota DPR perihal studi banding ke luar negeri dalam Pidato Kenegaraan dalam Rangka HUT Ke-74 Proklamasi Kemerdekaan di Depan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat di Gedung Senayan, Jumat (16/8/2019).

Semula Jokowi mengingatkan kepada jajaran eksekutif supaya lebih efisien. "Untuk apa studi banding jauh-jauh sampai ke luar negeri padahal informasi yang kita butuhkan bisa diperoleh dari smart phone kita," kata Jokowi.

Setelah itu, di panggung, Jokowi tiba-tiba menunjukkan smartphone warna hitam. Di luar teks pidato yang sudah disusun, Jokowi mengatakan apabila ingin mencari informasi terkait Amerika Serikat, Rusia atau Jerman sebenarnya bisa melalui smartphone.

"Ini relevan buat anggota DPR," kata Jokowi yang kemudian disambut riuh oleh para hadirin.

Dunia usaha berharap pemerintah dapat terus menjaga kestabilan perekonomian melalui APBN 2020 yang nota keuangannya akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo hari ini.

Wakil Ketua Umum Apindo Shinta W. Kandani mengatakan pelaku usaha berharap pemerintah memiliki anggaran yang cukup untuk mengintervensi ekonomi dalam rangka menjaga kestabilan di tengah gejolak global.

Dirinya juga berharap ke depan pelaksanaan kebijakan pemerintah semakin konsisten.

Kebijakan yang dimaksud adalah terkait dengan yang pernah dikampanyekan sebelumnya pembangunan infrastruktur dan pengembangan SDM.

“Ini menyangkut kredibilitas dan keseriusan pemerintah untuk menjalankan reformasi ekonomi nasional,” ujar Shinta, Kamis (15/8).

Presiden Joko Widodo menginginkan Indonesia memproduksi avtur berbahan sawit pascaprogram mandatori biodiesel sebagai pengganti solar mulai menunjukkan hasil.

Menurutnya, Indonesia sudah mulai memproduksi avtur dan tidak melakukan impor. Namun, dia mengharapkan, Indonesia bisa lebih dari sekedar memproduksi avtur dengan menggunakan sawit sebagai bahan baku produksi.

“Kita bisa lebih dari itu, kita bisa ekspir avtur, kita juga ingin produksi avtur berbahan sawit,” katanya.

Presiden Joko Widodo mengingatkan keterbukaan arus komunikasi dan interaksi yang semakin mudah harus dimanfaatkan sekaligus diwaspadai dalam waktu bersamaan.

Saat ini masyarakat dapat lebih mudah mendapat pengetahuan dan pengalaman yang positif. Namun, kemudahan itu juga membawa ancaman terhadap Pancasila, adab sopan santun Indonesia, tradisi dan seni budaya Indonesia, serta warisan kearifan-kearifan lokal bangsa ini.

“Dalam bidang pertahanan-keamanan kita juga harus tanggap dan siap. Menghadapi perang siber. Menghadapi intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Serta menghadapi ancaman kejahatan-kejahatan lainnya baik dari dalam maupun luar negeri yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa kita,” ujarnya di Pidato Kenegaraan HUT Ke-74 Proklamasi Indonesia.

Presiden Joko Widodo memperingatkan adanya perubahan yang pesat di sektor tenaga kerja pada masa depan akibat globalisasi dan revolusi industri 4.0.

Saat ini masyarakat sedang berada dalam dunia baru dunia yang jauh berbeda dibandingkan dengan era sebelumnya. Menurutnya, globalisasi terus mengalami pendalaman yang makin dipermudah oleh revolusi industri jilid ke 4. 

Di sisi lain, dia mengingatkan adanya persaingan yang makin tajam di mana tiap negara memperebutkan talenta-talenta hebat yang bisa membawa kemajuan bagi negaranya.

“Di era disrupsi ini kemapanan bisa runtuh ketidakmungkinan bisa terjadi. Jenis pekerjaan bisa berubah setiap saat, banyak jenis pekerjaan lama yang hilang. Tetapi juga makin banyak jenis pekerjaan baru yang bermunculan. Ada profesi yang hilang, tetapi juga ada profesi baru yang bermunculan,” ujarnya dalam pidatonya di Sidang Tahunan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Kamis (16/8/2019).

"Saya mohon izin memindahkan Ibu Kota ke Pulau Kalimantan," kata Presiden RI Joko Widodo. Sayangnya, ia tak menyebut di provinsi mana.

Presiden Joko Widodo menyebut peran sejumlah partai oposisi yang bersebrangan dengan dirinya di Pemilihan Presiden 2019 ketika membahas mengenai keberhasilan Indonesia, dalam pidato keduanya di Depan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam pidatonya, Jokowi mengajak semua pihak untuk  meneguhkan semangat para pendiri bangsa bahwa Indonesia itu bukan hanya Jakarta, bukan hanya Pulau Jawa, tetapi juga dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Pulau Rote.

Keberhasilan Indonesia, ujar Jokowi, juga karya pemimpin agama, budayawan, pendidik, pelaku usaha, buruh, pedagang, inovator,  petani, nelayan dan UMKM, serta karya seluruh anak bangsa Indonesia.

Kecepatan Indonesia dalam meraih cita-cita adalah peran bersama. “Peran PDI-P, Golkar dan Nasdem, PKB dan PPP Perindo, PSI dan Hanura, PBB dan PKPI. Dan jangan lupa juga peran Gerindra, PKS dan Demokrat serta PAN, Partai Berkarya dan Partai Garuda,” kata Jokowi.

Ketua DPD RI Oesman Sapta mengatakan, dia mengajak seluruh pihak untuk dapat mengawal RUU Kedaulatan Pangan. Dia meminta seluruh elemen pemerintahan harus memastikan bahwa kebutuhan pangan masyarakat harus selalu terpenuhi

“Dan di waktu yang sama kita juga harus pastikan kesejahteraan para petaninya. Jika Petani sejahtera, maka negara akan aman sentosa,” jelasnya, dalam Sidang Tahunan DPD RI di Gedung DPR RI.

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menyatakan dukungan pada pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang mengatakan Kalimantan Barat perlu mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) karena ada rencana pengembangan smelter alumunium di wilayah tersebut. PLTN dinilai menjadi satu-satunya pembangkit yang mampu memenuhi kebutuhan listrik dari industri smelter tersebut.

Menurutnya, dukungan tersebut telah disesuaikan dengan hasil kajian dan riset Tim Penyiapan Pembangunan PLTN dan komersialisasinya. Hasil kajian dan riset menyatakan Kabupaten Bengkayang dinilai layak untuk dijadikan percontohan.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyatakan perlindungan industri dalam negeri diperlukan dalam menghadapi tekanan impor.

Di sela-sela Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat di Jakarta, Jumat (16/8/2019), Airlangga menyatakan pemerintah tentunya melakukan antisipasi dalam menghadapi tekanan impor, terutama dari China.

Terlebih, impor dari negara Tirai Bambu tersebut dikhawatirkan mengalami kenaikan pasca penerapan tambahan tarif dari Pemerintah Amerika Serikat terhadap produk China pada 1 September mendatang.

"Kami melihat, beberapa negara, termasuk China itu kan melakukan perlindungan industri dalam negerinya. Tentunya, Indonesia juga bisa melakukan hal yang sama," katanya.

Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan dengan mengenakan pakaian adat Sasak Nusa Tenggara Barat. 

"Tadi banyak yang menanyakan saya, pakaian yang saya pakai ini dari daerah mana. Emas nuke tiyang matur, ini pakaian dari Sasak Nusa Tenggara Barat, dari bumi Sasak." 

Pakaian tersebut berwarna emas lengkap dengan tutup kepala dengan warna senada. 

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan melantunkan pantun dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019-2024.

"Buka hati dengan tulus dan bersih, sambut saudara sehangat mentari. Mari rajut kembali merah putih, Kita dukung Pak Jokowi dan Pak Ma’ruf Amin memimpin negeri".

Zulkifli Hasan yang merupakan Ketua Umum PAN pada pemilihan presiden 2019 mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Kini, mereka belum memutuskan akan bergabung di pemerintahan atau tidak dan akan diputuskan di rapat kerja nasional.

Akan tetapi Zul beberapa kali bertemu dengan Jokowi. (Jaffry Prabu Prakoso)

Presiden kelima RI Megawati Soekarno Puteri (kanan) dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (ketiga kiri) tiba di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2019). Megawati dan Puan yang juga puterinya, hadir dalam Sidang Tahunan dan Pidato Kenegaraan yang disampaikan Presiden Joko Widodo. (ANTARA /Puspa Perwitasari)

Kisah hidup Presiden pertama RI Sukarno dan Pemimpin Serikat Islam (SI) Agus Salim sempat disinggung dalam pidato Ketua MPR RI Zulkifli Hasan di Sidang Tahunan MPR RI 2019.

Singgungan itu disampaikan kala Zulkifli bercerita mengenai pentingnya kisah para pendiri bangsa diteladani masyarakat saat ini. Menurutnya, para pendiri bangsa telah memberi keteladanan bahwa memimpin adalah mengabdi, bukan sekedar jalan mencari kuasa.

“Pascapenetapan Bung Karno sebagai Presiden pertama dalam Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945, Bung Karno pulang berjalan kaki. Santapan berbuka puasanya adalah sate ayam yang dibelinya sendiri di pinggir jalan dari seorang pedagang tanpa pakaian atas, alias bertelanjang dada,” kata Zulkifli di Kompleks Parlemen.

Ketua Umum PAN ini juga menyinggung kisah hidup Agus Salim yang hingga akhir hayatnya tinggal di rumah kontrakan.

Zulkifli menceritakan kediaman Agus hingga meninggal yang berada di rumah sempit pada gang sempit. Dia juga menggambarkan kondisi rumahnya di mana kasur gulung, ruang makan, dapur, dan tempat menerima tamu bersatu dalam satu ruangan besar.

“Hal serupa juga dilakukan Bung Hatta, sesaat setelah berhenti dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. Bung Hatta menolak menerima uang Rp6 juta yang merupakan sisa dana nonbujeter untuk keperluan operasional dirinya selama menjabat Wakil Presiden,” tuturnya.

Cawapres Pemilu 2019 Sandiaga Uno melambaikan tangan saat tiba di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2019). Sandi hadir dalam Sidang Tahunan dan Pidato Kenegaraan yang disampaikan Presiden Joko Widodo. (ANTARA/Puspa Perwitasari)

Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasinya terhadap lembaga hukum negara Komisi Yudisial. Menurutnya, Komisi Yudisial telah berupaya memajukan akuntabilitas dalam pengelolaan peradilan.

“Komisi Yudisial telah menjalankan fungsi pre-emtif dengan mengusulkan pengangkatan empat orang calon hakim agung," ujarnya.

Komisi Yudisial dinilai telah menjalankan fungsi preventifnya dengan menyelenggarakan pelatihan pemantapan kode etik penyempurnaan pedoman perilaku bagi 412 hakim. Lembaga ini juga telah melalukan pemantauan 93 perkara persidangan yang menjadi perhatian publik.

Fungsi represif Komisi Yudisial juga dinilainya telah dijalankan dengan merekomendasikan kepada Mahkamah Agung untuk menjatuhkan sanksi ringan hingga berat kepada 55 hakim.

Dua mantan Wakil Presiden Try Sutrisno (kiri) dan Hamzah Haz (kanan) melambaikan tangan saat tiba di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2019). Try Sutrisno dan Hamzah Haz hadir dalam Sidang Tahunan dan Pidato Kenegaraan yang disampaikan Presiden Joko Widodo. (ANTARA /Puspa Perwitasari)

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyampaikan tiga fokus utama pembangunan usulan dari oposisi, yakni Partai Gerindra, yang perlu menjadi pertimbangan pemerintahan mendatang.

Politisi PPP Asrul Sani menyatakan dari hasil pertemuan dengan Gerindra beberapa waktu yang lalu turut pula dibahas tentang ide pembangunan dari oposisi.

Ada tiga fokus utama pembangunan ke depan dari Gerindra, adalah untuk pengembangan makanan (food), energi (energy), dan sumber daya air (water). Adapun ketiga fokus itu disingkat menjadi FEW.

Presiden Joko Widodo meminta Dewan Perwakilan Daerah untuk terus memajukan daerah dengan memangkas peraturan daerah yang formalitas, berbelit-belit, dan menghambat. Menurutnya, tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah harus ditingkatkan.

“Kita berharap DPD bersama Pemerintah terus bergerak membangun Indonesia dari pinggiran, dari daerah dan desa.”

“Saya yakin, seyakin-yakinnya, dengan berpegang teguh pada semangat persatuan Indonesia, maka rumah besar kita tidak akan runtuh, tidak akan ambruk, dan tidak akan punah, tetapi justru berdiri tegak. Bukan hanya untuk 100 tahun, 500 tahun, tapi untuk selama-lamanya.” ~ Presiden Joko Widodo

Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa sinergi dan kolaborasi antarlembaga harus diperkuat dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 2019. Menurutnya, saat ini bangsa Indonesia berada di era ketika dunia berubah dengan sangat cepat dan era kompetisi antarnegara yang semakin sengit.

“Untuk menjadi kuat, kita tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri,” katanya.

Dia menekankan ego lembaga harus diruntuhkan sehingga karya-karya baru dapat diciptakan bersama-sama. Ego sektoral yang terkotak-kotak, lanjutnya, sudah tidak relevan lagi sehingga harus ditinggalkan.

“Kolaborasi dan sinergi antarlembaga harus ditingkatkan,” kata Jokowi.

Presiden Joko Widodo menyatakan reformasi perundang-undangan perlu terus dilakukan. Hal tersebut dinilai penting saat negara menghadapi tantangan berbeda di era yang serba cepat.

Menurutnya, reformasi perundang-undangan merupakan sesuatu yang harus didorong. Menurutnya, dukungan dari DPR menjadi salah satu kunci pelaksanaan reformasi tersebut.

“Dukungan DPR pada upaya pemerintah untuk mereformasi perundang-undangan tetap diharapkan,” ujar Jokowi.

Jokowi juga mengapresiasi upaya kinerja Mahkamah Agung (MA) yang terus melanjutkan inovasi dalam pembangunan hukum di Indonesia.

"Saya mengapresiasi upaya MA dalam mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan," tuturnya Jumat (16/8/2019).

Jokowi juga mendukung upaya MA untuk mempermudah rakyat dalam mencari keadilan untuk membangun budaya sadar dan budaya taat hukum agar makin menguat.

Pasalnya, inovasi MA yang telah dilakukan yakni telah menciptakan sistem peradilan berbasis elektronik yang telah diterapkan di semua lingkungan lembaga peradilan. Sehingga para pencari keadilan atau rakyat kini secara online makin mudah mendaftarkan perkara dan melakukan pembayaran.

Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah yang berhasil menyelesaikan pembahasan 15 RUU dan sejumlah kebijakan internasional.

Dalam pidato di Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Presiden Joko Widodo menyebutkan, sepanjang Agustus 2018-Juli 2019, 15 rancangan undang-undang telah berhasil diselesaikan pembahasannya. Hal itu menurutnya, merupakan indikator yang baik dalam bidang legislasi. 

"Pada sidang majelis yang terhormat ini, saya ingin menghadirkan kembali semangat yang menyala di hati para pejuang kemerdekaan 74 tahun yang lalu bahwa Indonesia adalah rumah besar kita bersama hanya mungkin terwujud jika kita bersatu, jika kita mau bersatu. Bersatu untuk mencapai satu tujuan, bersatu untuk bergerak di jalan perubahan, bersatu dengan penuh optimisme menatap masa depan."

Presiden RI Joko Widodo

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menegaskan bahwa rencana amandemen UUD 45 yang selama ini bergulir di publik bersifat terbatas.

"Rencana amandemen UUD 1945 itu bersifat terbatas, saya ulangi lagi bersifat terbatas," ujar Zulkifli dalam Sidang Tahunan MPR, Jumat (16/8/2019).

Adapun rencana amandemen UUD 1945 antara lain untuk memasukkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagaimana berlaku pada Orde Baru.

Berdasarkan pantauan, para tamu undangan datang ke Kompleks Parlemen dalam waktu berbeda-beda. Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin misalnya tiba sekitar pukul 08.00 WIB. Setelah itu, terpantau juga kehadiran Kepala BIN Budi Gunawan dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Sejumlah pengurus inti partai politik juga datang ke agenda rutin MPR RI ini. Partai Demokrat misalnya terlihat diwakili Sekjen Hinca Pandjaitan dan Ketua Departemen Kaderisasi Edhie Baskoro Yudhoyono. Kemudian, terlihat juga kehadiran Sekjen PPP Arsul Sani.

Sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan nota tahunan di periode Joko Widodo-Jusuf Kalla akan berbeda. Peserta pemilihan presiden 2019 diundang hadir.

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengatakan bahwa bukan hanya Prabowo Subianto yang belum konfirmasi hadir. “KH Ma’ruf Amin dan Sandiaga Uno hadir,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (15/8) malam.

Selain peserta pemilihan presiden, semua presiden dan wakil presiden sebelumnya juga hadir.