Bisnis.com, JAKARTA Penggunaan produksi gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri atau domestik semakin meningkat tiap tahunnya. Hingga Mei 2019, produksi gas yang digunakan untuk domestik mencapai 3.935,09 BBTUD atau 65,4 persen dari total produksi.
Plt. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto menyatakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, sumber daya energi tidak dijadikan sebagai komoditas ekspor semata, tetapi sebagai modal pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemanfaatannya bagi pembangunan ekonomi nasional harus dilakukan secara optimal.
“Dari aturan itu jelas, sumber daya energi bukan semata-mata untuk ekspor impor. Ekspor kita makin lama makin turun dan sebaliknya [pasokan] untuk domestik makin lama makin besar. Kita gunakan migas untuk modal pembangunan,” tutur Djoko, mengutip keterangan resminya, Jumat (16/8/2019).
Terkait data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan neraca dagang Indonesia mengalami defisit pada Juli 2019 sebesar US$60 juta lantaran impor migas masih tinggi, Djoko menilai hal tersebut disebabkan penyerapan gas dalam negeri yang semakin optimal. Menurutnya, hal tersebut justru menggerakkan sektor-sektor lain yang pada akhirnya mampu menciptakan lapangan kerja.
Djoko melanjutkan pada 2003, ekspor gas mencapai 4.397 BBTUD dan penggunaan gas untuk domestik hanya sekitar 1.480 BBTUD. Sejak 2005, pasokan domestik terus meningkat seiring bertumbuhnya industri Indonesia.
“Kita membangun pipa Belawan, menyetop PLN membeli pembangkit listrik berbahan bakar BBM dan harus menggunakan gas. Ada beberapa pabrik petrokimia baru dan perpanjangan kuota gas untuk pabrik pupuk serta pembangunan jaringan gas untuk rumah tangga. LNG juga diserap PLN lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Karena itu, kebutuhan gas domestik kita meningkat,” papar Djoko.
Baca Juga
Dia menegaskan Kementerian ESDM melakukan berbagai upaya untuk mendukung pembangunan nasional, termasuk menekan subsidi energi dan mengalihkan untuk modal pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
“Subsidi minyak tanah paling tinggi berhasil kita tekan. Premium juga [tidak disubsidi] dan sekarang solar juga tidak impor, kita atasi dengan penggunaan biodiesel. Upaya-upaya yang kita lakukan luar biasa lho, sampai diakui internasional,” tegas Djoko.
Upaya lain yang dilakukan Pemerintah untuk menekan impor BBM adalah membeli produksi minyak mentah yang menjadi bagian kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).
