Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Tak Setor Data Migas kepada Pemerintah, Kontraktor Bisa Kena Denda

Kementerian ESDM meminta kontraktor maupun pihak lain di dalam maupun luar negeri yang menguasai data minyak dan gas untuk segera melapor melakukan penyerahan kepada pemerintah. 
Ni Putu Eka Wiratmini
Ni Putu Eka Wiratmini - Bisnis.com 15 Agustus 2019  |  16:33 WIB
Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengumumkan perusahaan Hong Kong Jindi Group memenangkan lelang wilayah kerja South Jambi B dan PT Minarak Brantas Gas memenangkan lelang wilayah kerja Banyumas, di Jakarta, Senin (22/10/2018). - ANTARA/Wahyu Putro A
Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengumumkan perusahaan Hong Kong Jindi Group memenangkan lelang wilayah kerja South Jambi B dan PT Minarak Brantas Gas memenangkan lelang wilayah kerja Banyumas, di Jakarta, Senin (22/10/2018). - ANTARA/Wahyu Putro A

Bisnis.com, JAKARTA Kementerian ESDM meminta kontraktor maupun pihak lain di dalam maupun luar negeri yang menguasai data minyak dan gas untuk segera melapor melakukan penyerahan kepada pemerintah. 

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan kontraktor diberikan waktu tiga bulan setelah Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Bas Bumi diundangkan atau terhitung dari 2 Agustus 2019. Untuk penyerahan data tersebut, dilakukan paling lambat setahun setelahnya. 

"Apabila belum diserahkan, ikuti perundangan berlaku, di sana diatur denda-dendanya," katanya, Kamis (15/8/2019). 

Arcandra memastikan selama ini kontraktor telah patuh dalam melakukan pelaporan dan penyerahan data. Hanya saja, untuk memastikan apabila ada data yang belum diserahkan, kontraktor kembali diingatkan untuk melakukan penyerahan.

"Mereka [kontraktor] selama ini comply. Just in case ada data terselip, itu yang kita minta," ujarnya. 

Adapun Permen ESDM Nomor 7 tahun 2019 menggantikan Peraturan Menteri ESDM No. 27 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data yang diperoleh dari Survei Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi. 

Peraturan baru ini bertujuan untuk meningkatkan integritas pengelolaan data serta memberikan kemudahan dan keterbukaan data guna mendorong peningkatan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

migas kementerian esdm
Editor : Lucky Leonard
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top