Bisnis.com, JAKARTA--Presiden Joko Widodo menyatakan pengurangan ketimpangan antarwilayah menjadi fokus pemerintah pada 2020.
Dalam Pidato Penyampaian Keterangan Pemerintah Atas Rancangan Undang-undang Tentang APBN 2020 beserta Nota Keuangannya, Presiden menegaskan bahwa belanja negara tahun depan juga difokuskan untuk pengurangan ketimpangan antarwilayah.
Selama ini, denyut kegiatan ekonomi secara umum masih terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa, sehingga wilayah ini menjadi sangat padat dan menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau di luar Jawa.
"Oleh karena itu, kami akan melanjutkan pengembangan berbagai kawasan ekonomi di luar Jawa, melanjutkan industrialisasi dalam bentuk hilirisasi hasil tambang maupun perkebunan, dan mengembangkan beberapa wilayah metropolitan di luar Jawa, supaya bisa menjadi sumber ekonomi baru," ujarnya di Jakarta, Jumat (16/8/2019).
Bila ketimpangan antarwilayah dibiarkan tanpa ada upaya yang serius, Jokowi menyatakan masalah yang ada akan semakin parah.
Rencana pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan pun diletakkan dalam konteks ini, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus memacu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Jawa.
"Ibu kota baru dirancang bukan hanya sebagai simbol identitas, tetapi representasi kemajuan bangsa, dengan mengusung konsep modern, smart, and green city, memakai energi baru dan terbarukan, tidak bergantung kepada energi fosil," jelasnya.
Kepala negara melanjutkan dukungan pendanaan bagi pemindahan ibu kota akan sekecil mungkin menggunakan APBN dengan mendorong partisipasi swasta, BUMN, maupun skema Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).
Dalam RAPBN tahun 2020, Belanja Negara direncanakan akan mencapai Rp2.528,8 triliun, atau sekitar 14,5 persen dari PDB. Belanja Negara tersebut akan digunakan untuk memperbaiki kualitas SDM dan melanjutkan program perlindungan sosial untuk menjawab tantangan demografi.
Selain itu, belanja juga ditujukan untuk meningkatkan investasi dan ekspor, melalui peningkatan daya saing dan produktivitas, akselerasi infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung transformasi ekonomi, serta penguatan kualitas desentralisasi fiskal.
Sementara itu, pengembangan kawasan industri di luar Jawa telah dimulai sejak masa pemerintahan Jokowi di periode sebelumnya. Pada 2019, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian menargetkan sebanyak 18 kawasan industri di luar Jawa sudah dapat beroperasi.
Dari ke-18 kawasan industri tersebut, berpotensi akan menarik investasi sebesar Rp250 triliun dan menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 900 ribu orang.
Investasi hingga Rp250 triliun tersebut mencakup pembangunan infrastruktur pendukung, seperti pembangkit listrik, water treatment, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), lahan, dan jalan.
Ke-18 kawasan industri luar Jawa itu, berlokasi di Lhoukseumawe, Ladong, Medan, Tanjung Buton, Landak, Maloy, Tanah Kuning, dan Bitung. Selanjutnya di Kuala Tanjung, Kemingking, Tanjung Api-api, Gandus, Tanjung Jabung, Tanggamus, Batulicin, Jorong, Buli, dan Teluk Bintuni.
Sampai November 2018, telah beroperasi 10 kawasan industri yang termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Ke-10 kawasan industri tersebut, berlokasi di Morowali, Bantaeng, Konawe, Palu, Sei Mangkei, Dumai, Ketapang, Gresik, Kendal, dan Banten. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN, terdapat 23 kawasan industri yang ditetapkan sebagai PSN.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan pengembangan kawasan industri di luar Jawa merupakan salah satu program dalam pengembangan industri manufaktur nasional serta mendukung pemerataan ekonomi.
Selain pembangunan kawasan industri di luar Jawa, Kemenperin juga mempirioritaskan implementasi industri 4.0. "Sektor-sektor yang menjadi prioritas di industri 4.0 akan didorong ekspornya," katanya di sela-sela Sidang Tahunan MPR, DPR, DPD, dan Nota Keuangan 2020 di Jakarta, Jumat (16/8/2019).
Dalam peta jalan Making Indonesia 4.0, yang diluncurkan pada 4 April 2018 lalu, Pemerintah memilih 5 sektor industri yang menjadi prioritas pengembangannya, yaitu makanan dan minuman, elektronik, kimia dan farmasi, tekstil, dan otomotif.
Program lainnya adalah hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah rantai industri, terutama yang berbasis mineral. Kemenperin juga mendorong roadmap pengembangan mobil listrik.
Dalam program ini pemerintah memberikan insentif dalam bentuk pengurangan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenakan PPnBM.
Revisi ini dilakukan menyusul terbitnya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan atau yang biasa dikenal Perpres Mobil Listrik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
