Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia DKI Jakarta menilai kebijakan perluasan kawasan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap bukan satu-satunya solusi untuk mengurangi kendaraan sehingga mengatasi polusi udara di Jakarta.
Idris Ahmad, calon terpilih DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), mengatakan kebijakan itu tidak bisa berdiri sendiri. "Harus diiringi dengan banyak solusi lainnya," katanya saat dihubungi Antara, Jumat (9/8/2019).
Dia menilai solusi lain yang perlu dilakukan segera adalah optimalisasi transportasi publik, contohnya dengan melanjutkan pembangunan kereta api ringan (light rail transit/LRT) dan moda raya terpadu (MRT) tahap dua. Saat ini, DKI Jakarta dilalui dua proyek LRT yaitu LRT Jakarta dan LRT Jabodebek.
"LRT kan harusnya punya potensi besar untuk mengangkut massa. Sekarang dari Gading ke Rawamangun saja ke sananya belum disahkan sama gubernur," ujarnya.
Menurutnya, peraturan daerah tentang sistem jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) juga perlu didorong sehingga dapat segera disahkan dan diberlakukan.
Sementara itu, dia mengatakan bahwa masalah polusi udara dan masalah lingkungan lainnya merupakan satu masalah yang penting dan mendesak. Masalah tersebut perlu melibatkan banyak stakeholder untuk menyelesaikannya.
Oleh karena itu, dia menekankan perlu adanya aturan perundangan yang sifatnya lebih mengikat dan punya konsekuensi hukum yang lebih kuat dari sekadar Ingub Nomor 66 Tahun 2019 untuk mengatasi polusi udara di Jakarta.
"Perda lingkungan yang benar-benar menanggapi masalah yang riil dan penting di masyarakat," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
