KARGO UDARA : Saatnya Memasuki Era Pesawat Tanpa Awak

Di tengah maraknya kecelakaan pesawat di Papua, kehadiran teknologi pesawat tanpa awak, yang giat dikembangkan negara lain seperti Amerika Serikat, Israel, hingga China, bisa dipertimbangkan sebagai solusi angkutan kargo.
Rio Sandy Pradana
Rio Sandy Pradana - Bisnis.com 09 Agustus 2019  |  07:26 WIB
KARGO UDARA : Saatnya Memasuki Era Pesawat Tanpa Awak
Drone - sewadroneindonesia.com

Penggunaan pesawat tanpa awak alias unmanned aircraft system/UAS di Indonesia sudah tidak terelakkan lagi. Terlebih, kebutuhan konektivitas udara dengan jaminan keselamatan tinggi kian menjadi tuntutan.

Tanah Air yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dan terdiri atas perairan membuat pesawat udara menjadi satu-satunya sarana transportasi yang ideal untuk menjangkau setiap daerah. Apalagi, setiap daerah yang membentang dari barat hingga timur Nusantara ini memiliki karakteristik topografi dan kondisi alam masing-masing.

Tidak semua jenis pesawat dapat melayani daerah tertinggal, terpencil, dan terluar. Pun juga dengan kelayakan prasarana penunjang seperti landasan pacu (runway) yang digunakan untuk lepas landas (take off) maupun pendaratan (landing) pesawat.

Banyak daerah di Papua yang ujung landasan pacunya berupa jurang, sehingga pilot harus lihai untuk memacu mesin pesawat guna mencapai kecepatan tinggi tertentu untuk transisi dari darat ke udara.

Belum lagi harus dihadapkan dengan kondisi permukaan runway yang bisa disebut ala kadarnya, yakni terkadang tidak rata atau terdapat kemiringan dengan sudut tertentu.

Tidak jarang pula serious incident maupun accident pesawat terjadi di wilayah tersebut. Namun, penyebabnya tidak selalu pada kondisi runway, bisa juga akibat ketidaklaiudaraan pesawat maupun kelalaian pilot.

Padahal, masyarakat setempat membutuhkan sarana angkutan untuk mobilitas penumpang maupun barang logistik. Banyak daerah yang hanya bisa menggantungkan diri pada sarana transportasi udara.

Di tengah permasalahan tersebut, kehadiran teknologi pesawat tanpa awak, yang sedang giat dikembangkan negara lain seperti Amerika Serikat, Israel, maupun China, bisa dipertimbangkan untuk menjadi solusi.

Khusus dua negara yang disebut pertama, pengembangan UAS masih difokuskan pada kepentingan militer.

DUA KEUNTUNGAN

Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Mohammad Iqbal menyebut, terdapat dua jenis keuntungan yang didapat ketika mengoperasikan UAS dibandingkan dengan pesawat konvensional.

Pertama, keuntungan ekonomi, yakni mampu menjanjikan efisiensi biaya operasional dan pembelian unit pesawat. Unsur 'tanpa awak' bisa menjadikan pesawat tersebut memiliki utilisasi maksimal sampai 24 jam 7 hari.

Sementara itu, bahan bakar yang dikonsumsi juga cukup hemat dengan waktu terbang maksimal selama 4 jam—5 jam dengan kecepatan hingga 300 km/jam. Dalam waktu yang sama, pesawat tersebut dapat menerbangi langit Pulau Jawa dari ujung Barat hingga Timur untuk sekali pengisian penuh.

Adapun, harga pesawat tanpa awak ini juga diklaim lebih murah dibandingkan dengan pesawat konvensional. Sebagai perbandingan, salah satu jenis UAV produksi Beihang UAS Technology Co., Ltd., yakni BZK-005E hanya US$1 juta per unit.

Nominal tersebut tentu jauh lebih murah dibandingkan dengan pesawat konvensional seperti ATR 72-600 yang ditaksir mencapai US$22 juta per unit. Nominal itu belum termasuk perhitungan biaya pilot dan set kru.

Kedua, keuntungan dari sisi teknis karena pesawat ini hanya membutuhkan runway yang pendek untuk lepas landas maupun mendarat, yakni hanya sekitar 600—1.000 meter. Risiko keselamatan juga semakin meningkat karena dioperasikan jarak jauh tanpa penerbang.

Selain itu, UAS dinilai cocok untuk diterapkan di negara kepulauan dan memiliki banyak daerah terpencil seperti Indonesia. Teknologi baru tersebut mampu mengeliminasi hambatan yang selama ini ditemukan dalam mendistribusikan barang ke wilayah domestik.

Keuntungan tersebut yang membuat Garuda ingin memanfaatkan UAS untuk menunjang lini bisnis kargo udaranya, terutama dalam menghubungkan wilayah remote dengan fasilitas bandara yang terbatas seperti di Maluku, Papua dan Sulawesi. Tak kurang dari 150 unit UAV akan didatangkan oleh maskapai pada akhir tahun ini.

Pemanfaatan teknologi UAS ternyata sudah lebih dulu dilirik oleh perusahaan e-commerce yang dari ke hari membutuhkan sarana pengiriman barang yang cepat dan memiliki tingkat keterjangkauan tinggi. Bukalapak dan JD.ID bahkan telah menginisiasi uji coba UAS menggunakan jenis drone.

Beberapa waktu lalu dalam sebuah focus group discussion, Drone Engineer Bukalapak Galih Nugraha mengaku, pihaknya telah melakukan uji coba UAS sejak 2018. Saat ini, lapak belanja daring ini masih melakukan pengembangan dalam bentuk pengoperasian puluhan unit UAS dalam waktu yang bersamaan, sehingga dapat menciptakan efisiensi biaya.

Head of Legal JD.ID Jade Fibula mengatakan, uji coba UAS juga sudah dilakukan di Bogor sejak awal 2019. Adapun, proses pengajuan izin dimulai sejak akhir 2017.

BIDIK PELUANG

Potensi arus lalu lintas kargo udara menggunakan UAS tersebut sudah pasti memerlukan tempat untuk proses bongkar muat barang maupun penyimpanan sementara. Oleh karena itu, PT Angkasa Pura II (Persero) mampu jeli melihat peluang itu.

Direktur Utama AP II Muhammad Awaluddin sedang berupaya membidik peluang menjadi operator bandara bagi pesawat tanpa awak.

“Sangat. Kami sangat berminat jadi operator bandaranya. Kami secara lisan sudah memberikan masukan kepada pemerintah, memang idealnya dioperasikan oleh operator bandara yang sudah punya lisensi," ujarnya.

Tingkat spesifikasi bandara khusus UAS disebut tidak kompleks layaknya bandara penerbangan komersial yang mengangkut penumpang. Bandara khusus tersebut hanya akan mengakomodasi kepentingan pesawat tanpa awak dan barang.

Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati dinilai cocok untuk menunjang perkembangan bisnis kargo udara menggunakan UAS.

Selain pergerakan pesawat yang belum padat dan masih memiliki banyak ruang di sisi udara, ketersediaan lahan yang masih luas juga bisa digunakan untuk mengembangkan prasarana pendukung kargo.

Kendati demikian, di balik segala manfaat yang akan dirasakan dan juga potensi bisnis yang menggiurkan, ada hal yang perlu dipersiapkan, yakni regulasi. Patut digarisbawahi bahwa pemerintah belum memiliki aturan khusus baik dari sisi operasional, teknis keselamatan dan keamanan, serta bisnis.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Sugihardjo menilai, perumusan regulasi UAS harus dibentuk berdasarkan kategorisasi. Saat ini, banyak jenis UAS yang beredar mulai dari harga ratusan ribu rupiah sampai jutaan dolar AS.

Beberapa pertimbangan kategori yang bisa dimasukkan dalam regulasi mencakup klasifikasi pilot atau operator, spesifikasi dan registrasi UAS, hingga daerah operasi. Adapun, lingkup pengaturan regulasi yang diinisiasi Kemenhub termasuk mengacu pada standar ICAO hanya sebatas kepentingan sipil.

Pemerintah wajib mengantisipasi perkembangan pemanfaatan teknologi UAS di Indonesia dengan menyusun regulasi seperti sertifikasi pilot UAS, registrasi dan sertifikasi UAS, ketentuan pengoperasian dan pengawasan UAS, serta pengaturan dan pengawasan ruang udara dalam pengoperasian UAS.

Selain itu, perizinan pemanfaatan UAS untuk angkutan udara, penyiapan prasarana/fasilitas pendukung pengoperasian UAS di bandara, pengawasan keamanan penerbangan dalam pemanfaatan UAS, serta ketentuan asuransi dalam pengoperasian UAS.

Selain regulasi, pengoperasian UAS di Tanah Air masih memerlukan jalan yang panjang. Dibutuhkan bermacam trial and error yang akan menjadikannya sempurna. Kini, semua orang tinggal menyaksikan apakah era penggunaan pesawat nirawak untuk kepentingan distribusi dan logistik bisa ngetren di Indonesia?

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
kargo udara, Drone

Sumber : Bisnis Indonesia

Editor : Hendra Wibawa

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top