Bisnis.com, JAKARTA — Internal PT PLN (Persero) perlu dievaluasi mulai dari hulu hingga hilir akibat padamnya listrik selama hampir 30 jam di wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.
Elrika Hamdi, analis Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), mengatakan kejadian padamnya listrik secara massal (blackout) menjadi momentum untuk mengaudit proses hulu hingga hilir di tubuh perusahaan setrum negara tersebut. Menurutnya, audit yang dilakukan secara menyeluruh akan menyentuh sisi pengadaan, operasional, hingga keuangan perseroan.
"Mulai perencanaan atau RUPTL [rencana usaha penyediaan tenaga listrik] sudah sesuai apa belum? Pengadaan sudah sesuai dengan perencanaannya? Pembangunan serta instalasi sudahkah sesuai dengan kontrak yang disepakati?," tuturnya dalam diskusi bertajuk Gelapnya Tata Kelola Ketenagalistrikan Nasional di Jakarta, Rabu (7/8/2019).
Dia menambahkan keterbukaan PLN menjadi penting untuk melihat akar masalah pemadaman tersebut. IEEFA juga menyarankan perlu adanya lembaga yang mengatur PLN.
Elrika membandingkannya dengan sektor migas yang memiliki SKK Migas. "Sebenarnya bukan pada tempatnya Kementerian BUMN mengawasi karena kementerian itu membuat regulasi," tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Manajer Program Transformasi Energi Institute for Essential Services Reform (IESR) Jannata Giwangkara mengatakan seharusnya PLN punya hitung-hitungan probabilitas menghadapi putusnya jaringan.
Baca Juga
"Ini perlu dievaluasi oleh PLN. Blackout terakhir karena layangan. Jadi ,benar-benar harus dilakukan evaluasi menyeluruh, terutama karena kita mengandalkan pasokan dari timur ke barat [sistem Jawa-Bali]," ujarnya.
