Seteru Sawit Lawan UE, Malaysia Lebih Diuntungkan Ketimbang Indonesia

Tekanan Uni Eropa terhadap ekspor minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan produk turunannya akan berdampak lebih besar terhadap Indonesia dibandingkan dengan Malaysia.
Yustinus Andri DP
Yustinus Andri DP - Bisnis.com 30 Juli 2019  |  12:55 WIB
Seteru Sawit Lawan UE, Malaysia Lebih Diuntungkan Ketimbang Indonesia
Minyak sawit - Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA — Tekanan Uni Eropa terhadap ekspor minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan produk turunannya akan berdampak lebih besar terhadap Indonesia dibandingkan dengan Malaysia.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono mengatakan, dengan kondisi yang terjadi di industri sawit Tanah Air saat ini, tekanan dari Uni Eropa akan berdampak lebih besar kepada Indonesia dibandingkan dengan Malaysia.

Tekanan tersebut salah satunya akan berdampak kepada kinerja ekspor Indonesia secara keseluruhan. “Tahun ini tambahan produksi CPO kita akan mencapai 4 juta ton, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang biasanya hanya 2 juta ton. Alhasil, tanpa ada pasar ekspor yang besar atau konsumsi domestik yang tinggi, tentu kondisi ini akan menjadi beban bagi kita,” ujarnya, kepada Bisnis.com, Senin (29/7/2019).

Dia mengatakan, kondisi kelebihan produksi pada tahun ini disebabkan oleh penambahan jumlah tanaman dan lahan sawit yang dilakukan dalam 10—15 tahun lalu. Indonesia, menurutnya, terbilang ekspansif dibandingkan Malaysia dalam menambah luasan dan jumlah tanaman sawit.

Pasalnya, Malaysia selama ini sangat terbatas dalam menambah luasan dan jumlah tanaman sawitnya, lantaran ketersdiaan lahannya mulai tergerus oleh kebutuhan perumahan. Alhasil, kondisi kelebihan stok di Malaysia tidak setinggi Indonesia.

“Berkaca pada kondisi itu, dengan skema Renewable Energy Directive II yang diterapkan UE kepada Malaysia dan Indonesia, tentu dampaknya akan lebih besar kepada kita. Sebab beban volume CPO Indonesia yang bisa tak tersalurkan melalui ekspor ke Eropa akan lebih besar. Belum lagi saat ini kita juga akan dihambat ekspor biodieselnya oleh UE,” paparnya.

Untuk itu, dia mendesak agar pemerintah lebih agresif dalam melakukan perjanjian dagang dengan negara mitra yang melibatkan CPO sebagai komoditas yang dikerjasamakan.

Pasalnya, menurutnya, RI tertinggal dari Malaysia dalam memanfaatkan CPO sebagai produk pertukaran komoditas yang dilonggarkan bea masuknya di negara mitra dalam sejumlah kerja sama dagang.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Biodiesel

Editor : Wike Dita Herlinda

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top