Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melantik Andin Hadiyanto sebagai Direktur Jenderal Perbendaharaan (Dirjen Perbendaharaan) menggantikan Marwanto Harjowiryono yang memasuki masa pensiun.
Pelantikan dilaksanakan di auditorium Cakti Buddhi Bhakti, Gedung Mari’e Muhammad, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.
Dalam sambutannya, menkeu berharap Dirjen Perbendaharaan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang tersebar di Indonesia, selalu menjaga governance dalam menyalurkan belanja negara.
"Saya berharap sinergi antara DJPb, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) diharapkan dapat terus dibangun secara sistematis dan diformalkan. Dengan demikian, setiap rupiah uang negara dapat memberikan manfaat dan efek berganda kepada masyarakat," katanya, Senin (22/7/2019).
Semasa kepemimpinan Marwanto, berbagai capaian dan prestasi diperoleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Selama 3 tahun berturut-turut pada 2016, 2017 dan 2018, pemerintah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
Selain itu, Indonesia juga menjadi sedikit dari negara yang telah mengaplikasikan akuntansi berbasis akrual. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) juga telah menerima berbagi penghargaan terhadap aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).
DJPb dituntut terus adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kecepatan internet. "Saya ingin DJPb terus melakukan inovasi-inovasi. Kita ingin DJPb mampu menciptakan lingkungan kerja modern berbasis teknologi," ujar menkeu.
Baca Juga
Sampai dengan 30 Juni 2019, pendapatan negara tercapai Rp898,8 triliun atau 41,5% dari target. Sementara itu, belanja yang sudah dikeluarkan oleh seluruh KPPN hingga akhir Juni 2019 adalah sebesar Rp1.034,5 triliun atau 42% dari target 2019. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai belanja ini tumbuh sebesar 9,6%.
Selain itu, sebagai dirjen baru, Andin diharapkan dapat mengawal berjalannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2018, serta memastikan kualitas belanja di semua sektor termasuk pendidikan, infrastruktur, penguatan SDM dan pengeluaran lain. DJPb juga memiliki peran yang penting dalam mengawal revisi aturan pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU).
"Kita harus terus memastikan kualitas belanja di semua sektor termasuk pendidikan, infrastruktur, penguatan SDM dan pengeluaran lain".
Hal ini penting karena APBN harus bisa menjadi alat untuk memperkuat daya saing Indonesia, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Selain melantik Dirjen Perbendaharaan, menkeu juga melantik Mochamad Agus Rofiudin sebagai Kepala Lembaga National Single Window yang memiliki tugas pengelolaan portal INSW dalam penanganan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan ekspor, impor dan logistik secara elektronik.
