Bisnis.com, JAKARTA -- Peristiwa sejarah tak pernah berulang, einmalig alias sekali terjadi. Akan tetapi, dalam kondisi tertentu, seseorang, kelompok, komunitas atau bahkan negara bisa saja menghadapi pola peristiwa yang memiliki kemiripan dengan masa lalu, termasuk dalam hal pengelolaan anggaran.
Sejarah mencatat, dengan struktur perekonomian yang nyaris tidak berubah dalam beberapa dasawarsa terakhir, komoditas masih menjadi urat nadi perekonomian. Buktinya, stabilitas pengelolaan anggaran sampai saat ini masih sangat ditentukan oleh pasang surut-nya harga komoditas.
Tahun lalu misalnya, ketika harga migas mengamuk tak terkendali, pemerintah dengan bangganya memamerkan berbagai capaiannya termasuk pendapatan negara yang bisa melebihi target.
“Ini adalah yang pertama kali, [sejak 2012]” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Idrawati dalam berbagai kesempatan.
Sebaliknya, saat terjadi shock terhadap komoditas, stabilitas anggaran ngedrop¸ penerimaan pajak amblas dan defisit membengkak, pemerintah kemudian buru-buru mencari berbagai ‘pembenaran’ untuk berkelit dari situasi tersebut.
Setidaknya, hal inilah yang terjadi pada paruh pertama tahun ini.
Baca Juga
Di tengah karut marut pengelolaan fiskal itu, rasanya menarik mencermati pernyataan Wakil Presiden ke 11 Budiono awal pekan ini.
Sebagai ekonom senior, guru besar ekonomi dan pernah menduduki berbagai posisi strategis di pemerintahan, pria asal Blitar, Jawa Timur itu tahu betul bagaimana komoditas telah menjadi berkah sekaligus kutukan bagi perekonomian Indonesia.
Sebelum 1983, tutur Budiono, komoditas sumber daya alam terutama minyak bumi dan gas alam menjadi penopang perekonomian. Pengelolaan fiskal khususnya dalam organisasi pajak juga hanya fokus pada komoditas ekspor dan impor, tak jauh berbeda seperti era kolonial dulu. Potensi penerimaan dari sektor nonmigas nyaris tak tergarap secara optimal.
Apalagi selama kurun 1945–1983, terutama terjadi pada dekade 1970-an, Indonesia sangat 'dininabobokan' dengan booming migas. Dengan besarnya ekspor migas, tanpa banyak mengeluarkan effort, pendapatan dari minyak bumi mengucur deras ke kantong pemerintah.
“Penerimaan migas luar biasa, tanpa keringat,” kata Budiono mengisahkan Senin (15/7/2019).
Bermula dari surplus penerimaan migas ini, pembangunan berjalan cukup massif masuk ke berbagai pelosok negeri. MC. Ricklefs, seorang ahli sejarah Indonesia dalam A History of Modern Indonesia Since C 1200 bahkan secara tak langsung memberikan sebuah penilaian bahwa, lonjakan harga minyak selain menyokong perekonomian, juga sangat menentukan stabilitas politik di era keemasan Orde Baru.
Sebagai hasilnya, dari 1971–1981 tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berkisar pada angka 7,7% dan tidak pernah di bawah 5%. Bahkan pada 1981, Indonesia juga tercatat sebagai penghasil gas alam cair terbesar (LNG) di dunia.
Dalam dokumen APBN 1981/1982 yang dikutip Bisnis.com, pemerintah memproyeksikan penerimaan minyak bersih termasuk LNG berada pada angka US$11,3 miliar atau naik 22,6%, dibandingkan dengan proyeksi penerimaan pada 1980/1981 senilai US$9,2 miliar. Asumsi itu disusun dengan dasar tren kenaikan harga minyak kembali terjadi.
Namun rupanya situasi segera berubah. Resesi global yang dikuti oleh anjloknya harga minyak menghempaskan kondisi ekonomi Indonesia ke titik yang tak pernah dibayangkan sebelumnya.
Kinerja ekspor mulai mengendur. Baik ekspor minyak maupun bukan minyak 1982/1983 anjlok dan hanya mencapai US$20,04 miliar atau turun 15,1%. Khusus minyak realisasi ekspornya hanya US$16,12 miliar atau turun hampir US$3,3 miliar.
Bank Dunia kemudian mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 1982 hanya 2,2%.
Bulan madu dengan komoditas migas pun telah usai.
”Kita kena shock karena harga anjlok, APBN kena dan masalah, neraca pembayaran kena masalah karena menggantungkan pada migas,” kisah Budiono waktu itu.
