Bisnis.com, JAKARTA -- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memprediksi Indonesia perlu kekuatan makroekonomi agar terhindar dari kemiskinan anak sejak dini.
Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang P.S. Brodjonegoro menyatakan 2 tahun lalu, Indonesia meluncurkan SDGs Baseline Report on Children in Indonesia sebagai pedoman faktor-faktor kunci pelaksanaan TPB/SDGs.
Bappenas pun meluncurkan laporan awal baru, yaitu Achieving the SDGs in Indonesia: Emerging Findings for Reaching the Goals. Dalam laporan tersebut, temuan awal menunjukkan bahwa tren demografi dan kondisi ketimpangan saat ini berpotensi meningkatkan tingkat kemiskinan anak, terlebih jika kondisi makroekonomi Indonesia memburuk.
"Untuk itu, Pemerintah Indonesia memperluas investasi di bidang perlindungan sosial untuk menghadang risiko berkembangnya potensi ini,” ujar Bambang melalui siaran pers yang diterima Bisnis.com, Kamis (18/7/2019).
Oleh sebab itu, fondasi penting mewujudkan masa depan Indonesia yang berkelanjutan adalah memastikan terpenuhinya hak-hak anak. Untuk itu, Pemerintah Indonesia berkomitmen penuh untuk mewujudkan 2030 Sustainable Development Agenda dengan prinsip no one left behind.
"Indonesia juga mengusung prinsip no child is left behind sehingga upaya-upaya pembangunan yang dilakukan pasti turut memikirkan kepentingan anak Indonesia,” tuturnya.
Baca Juga
Bambang menyebut Indonesia adalah satu dari negara-negara pionir yang menandatangani Convention on the Rights of the Child (CRC) pada 1990. Sejak itu, CRC menjadi fondasi penting bagi penyusunan aturan hukum dan perundangan di Indonesia.
