Bappenas: Perbaikan Indeks Demokrasi Indonesia Percepat SDGs

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro mengklaim bahwa Indonesia sudah menorehkan sejumlah prestasi untuk menjadi anggota dewan HAM salah satunya perbaikan Indeks Demokrasi Indonesia.
Gloria Fransisca Katharina Lawi
Gloria Fransisca Katharina Lawi - Bisnis.com 18 Juli 2019  |  11:47 WIB
Bappenas: Perbaikan Indeks Demokrasi Indonesia Percepat SDGs
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memaparkan arah pembangunan ekonomi Indonesia 2020-2024 kepada investor terkemuka dari Inggris dalam Indonesia Infrastructure Investment Forum yang diselenggarakan Indonesia Investment Promotion Center di London, Inggris, Selasa (2/7/2019). - ANTARA FOTO/HO

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro mengklaim bahwa Indonesia sudah menorehkan sejumlah prestasi untuk menjadi anggota dewan HAM salah satunya perbaikan Indeks Demokrasi Indonesia.

Bambang menyatakan bahwa demokrasi di Indonesia terus membaik. Hal ini terlihat dari Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), demokrasi Indonesia naik dari 70,09 pada 2016 menjadi 72,11 pada 2017. Angka ini diukur dengan menggunakan tiga aspek, yaitu lembaga demokrasi, kebebasan sipil, dan hak-hak politik.

"Aspek kebebasan sipil dipengaruhi oleh berbagai indikator, seperti kebebasan berbicara atau berekspresi, kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berkeyakinan, serta terbebas dari diskriminasi,” tutur Bambang melalui siaran pers yang diterima Bisnis.com, Kamis (18/7/2019).

Untuk mencapai pertumbuhan inklusif dan seimbang, pemerintah saat ini mempercepat upaya menurunkan rasio gini menjadi 0,380 pada 2019 (y-o-y), dari rasio gini pada September 2018 sebesar 0,384.

Bambang menjelaskan bahwa Indonesia menyadari tantangan terbesar untuk menurunkan rasio gini menjadi 0,390 pada 2019 adalah mengatasi ketimpangan antarkelompok, baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan.

Untuk mengatasi ketimpangan antara daerah, pedesaan, dan perkotaan, Indonesia menerapkan paradigma membangun dari pinggiran, yang berarti membangun daerah dan pedesaan secara merata.

"Kami percaya pembangunan berbasis pedesaan sangat penting untuk memperkuat fondasi ekonomi negara, mempercepat pengentasan kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan antar wilayah,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bambang juga menekankan peran Inter-Parliamentary Union (IPU) bagi demokrasi Indonesia. Bambang menilai IPU berperan memfasilitasi dialog dan bekerja sama di antara para parlemen.

Pemerintah Indonesia juga berupaya untuk membina kontak, berkoordinasi, dan saling bertukar pengalaman di antara parlemen dan anggota parlemen dari semua negara dalam hal menerapkan tata kelola yang baik dan mengurangi ketidaksetaraan.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
bappenas, bambang brodjonegoro, indeks demokrasi, SDGs

Editor : Achmad Aris

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top