Bisnis.com, JAKARTA -- Progres pembangunan 10 Bali Baru dinilai lambat dan belum berdampak signifikan dalam menarik wisatawan mancanegara dan domestik.
Untuk diketahui, 10 Bali Baru yaitu Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Pulau Seribu, Candi Borobudur, Mandalika, Gunung Bromo, Wakatobi, Labuan Bajo, dan Morotai.
Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) Rudiana Jones mengatakan 10 Bali Baru ini belum banyak progres dan memberikan dampak yang signifikan.
"Terlalu banyak jargon dan larinya kurang kencang. Selama ini hanya simbolik saja," ujarnya kepada Bisnis.com, Senin (15/7/2019).
Menurutnya, penetapan 10 Bali Baru ini juga tak dibarengi dengan kebijakan di sektor transportasi udara.
Pasalnya, biaya transportasi untuk menuju 10 Bali Baru ini sangatlah tinggi sehingga pemerintah perlu memberikan insentif khusus harga tiket untuk menuju 10 Bali Baru.
"Penyesuaian sebagai tujuan wisata di 10 Bali Baru ini belum siap. Infrastruktur yang bersih, SDM yang mumpuni belum," katanya.
Dia mencontohkan saat berada di Bunaken Sulawesi Utara, tak didukung dengan kebersihan toilet dan banyak toilet yang tak berpintu.
"Ketika Pak Presiden mau berkunjung baru semuanya dibenerin dan dibersihkan. Ini salah," ucapnya.
Selain itu, pemerintah pun tak turut berkontribusi dalam pengenalan Bali Baru. Pasalnya, acara pemeritahan tak banyak diadakan di 10 Bali Baru. Perhelatan acara pemerintahan masih difokuskan di Jakarta, Surabaya, Bali dan Balikpapan.
"Pemerintah harus turut andil adakan meeting juga di 10 Bali Baru," ujar Rudiana.
Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas, Senin (15/7/2019) mengidentifikasi enam permasalahan utama dalam program pengembangan destinasi pariwisata prioritas, atau yang tadinya dikenal dengan istilah 10 Bali Baru.
Pertama, masalah pengaturan dan pengendalian tata ruang yang masih harus dibenahi. “Terakhir ada masalah di Sulawesi Utara, dan juga di Labuan Bajo. Di Toba, yang saya lihat juga masih ada [masalah]," ujarnya, seperti yang dikutip dari Antara.
Kedua, masalah konektivitas dan akses menuju ke destinasi wisata. Presiden menilai masih banyak infrastruktur yang perlu dibenahi, baik berupa terminal bandara, landas pacu yang kurang panjang, konektivitas jalan menuju ke destinasi, dan dermaga pelabuhan.
Menurutnya, dua daerah yang konektivitasnya harus segera dibenahi secepatnya adalah di Labuan Bajo dan Manado.
"Ini semua perlu dibenahi secepatnya. Saya sudah sampaikan kepada menteri agar tahun depan harus diselesaikan karena memang ada peluang besar bagi kita untuk menarik wisatawan dari mancanegara yang diharapkan menghasilkan devisa sebanyak-banyaknya," ucapnya.
Jokowi mencontohkan, pelabuhan di Labuan Bajo masih tercampur antara kargo barang dan penumpang.
"Kalau ini ditata dengan baik, dan saya sampaikan jangan nanggung-nanggung penangannya, sekaligus diintegrasikan dengan pembangunan yang sudah kita kerjakan. Insyaallah, pada tahun depan bisa kita selesaikan semua, termasuk di Danau Toba," tuturnya.
Ketiga, masalah fasilitas yang tersedia di lokasi wisata.
"Tolong dikejar betul, saya minta pemprov turun ke bawah. Pemerintah kabupaten/kota diajak membenahi, misalnya penataan PKL [pedagang kaki lima], restoran-restoran kecil, toilet, standar toilet minimal harus bintang 4 sehingga orang masuk betul-betul diberikan pelayanan yang baik," terangnya.
Keempat, masalah sumber daya manusia (SDM). Presiden meminta agar gubernur, bupati, dan wali kota ikut gotong royong menangani urusan pengusaha, yang berkaitan dengan karyawan hotel hingga pemilik kapal.
“Semua diberikan training sehingga bisa betul-betul mampu melayani wisatawan dengan baik dengan ramah tamah, melayani dengan senyuman, dan ini akan memberikan dampak yang baik, baik berubah di budaya kerja, budaya melayani, budaya kebersihan," ujarnya.
Kelima, masalah produk yang akan dijual di destinasi wisata. Menurut Jokowi, produk yang dijajakan di destinasi prioritas harus mengandung unsur budaya lokal yang kental.
"Misal tarian budaya tradisi yang ada, dari sisi materialnya bagus tetapi mohon ini di Bekraf beri suntikan di desain pakaian, kostum, dan lain-lain, yang bisa diperbaiki dengan sebuah injeksi dari desainer yang baik," katanya.
Keenam, masalah promosi yang harus dilakukan secara besar-besaran, sehingga dapat memberikan efek berkelanjutan bagi perekonomian daerah.
