Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo mengidentifikasi enam permasalahan utama dalam program pengembangan destinasi pariwisata prioritas, atau yang tadinya dikenal dengan istilah ’10 Bali Baru’.
Sekadar catatan, pemerintah sudah menetapkan 10 bali baru, yaitu Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Pulau Seribu, Candi Borobudur, Mandalika, Gunung Bromo, Wakatobi, Labuan Bajo, dan Morotai.
Menurut RI-1, di sela-sela rapat terbatas dengan beberapa menteri Kabinet Kerja, dalam 3 tahun pelaksanaan program tersebut, hingga saat ini pemerintah baru bisa merealisasikan prioritas pengembangan di 5 destinasi.
“Saya sudah kunjungi beberapa daerah dan lihat langsung progres dan pengembangan destinasi wisata. Pertama saya pergi ke Mandalika, ke Toba, Manado, Labuan Bajo. Saya enggak ke Borobudur karena sudah pernah bolak-balik ke sana sudah tahu masalahnya," katanya, dikutip dari Antara, Senin (15/7/2019).
Presiden pun memaparkan enam masalah utama di 5 destinasi tersebut.
Pertama, masalah pengaturan dan pengendalian tata ruang yang masih harus dibenahi. “Terakhir ada masalah di Sulawesi Utara, dan juga di Labuan Bajo. Di Toba, yang saya lihat juga masih ada [masalah].”
Baca Juga
Kedua, masalah konektivitas dan akses menuju ke destinasi wisata. Presiden menilai masih banyak infrastruktur yang perlu dibenahi, baik berupa terminal bandara, landas pacu yang kurang panjang, konektivitas jalan menuju ke destinasi, dan dermaga pelabuhan.
Menurutnya, dua daerah yang konektivitasnya harus segera dibenahi secepatnya adalah di Labuan Bajo dan Manado.
"Ini semua perlu dibenahi secepatnya. Saya sudah sampaikan kepada menteri agar tahun depan harus diselesaikan karena memang ada peluang besar bagi kita untuk menarik wisatawan dari mancanegara yang diharapkan menghasilkan devisa sebanyak-banyaknya," ungkap Presiden.
Dia mencontohkan, pelabuhan di Labuan Bajo masih tercampur antara kargo barang dan penumpang.
"Kalau ini ditata dengan baik, dan saya sampaikan jangan nanggung-nanggung penangannya, sekaligus diintegrasikan dengan pembangunan yang sudah kita kerjakan. Insyaallah, pada tahun depan bisa kita selesaikan semua, termasuk di Danau Toba," ucap Presiden.
Ketiga, masalah fasilitas yang tersedia di lokasi wisata.
"Tolong dikejar betul, saya minta pemprov turun ke bawah. Pemerintah kabupaten/kota diajak membenahi, misalnya penataan PKL [pedagang kaki lima], restoran-restoran kecil, toilet, standar toilet minimal harus bintang 4 sehingga orang masuk betul-betul diberikan pelayanan yang baik."
Keempat, masalah sumber daya manusia (SDM). Presiden meminta agar gubernur, bupati, dan wali kota ikut gotong royong menangani urusan pengusaha, yang berkaitan dengan karyawan hotel hingga pemilik kapal.
“Semua diberikan training sehingga bisa betul-betul mampu melayani wisatawan dengan baik dengan ramah tamah, melayani dengan senyuman, dan ini akan memberikan dampak yang baik, baik berubah di budaya kerja, budaya melayani, budaya kebersihan," jelasnya.
Kelima, masalah produk yang akan dijual di destinasi wisata. Menurut Jokowi, produk yang dijajakan di destinasi prioritas harus mengandung unsur budaya lokal yang kental.
"Misal tarian budaya tradisi yang ada, dari sisi materialnya bagus tetapi mohon ini di Bekraf beri suntikan di desain pakaian, kostum, dan lain-lain, yang bisa diperbaiki dengan sebuah injeksi dari desainer yang baik.”
Keenam, masalah promosi yang harus dilakukan secara besar-besaran, sehingga dapat memberikan efek berkelanjutan bagi perekonomian daerah.
Rapat terbatas itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Pariwisata Arif Yahya, dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf.
Selain itu, hadir pula lima orang kepala daerah, yaitu Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Laiskodat, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
