Bisnis.com, JAKARTA -- Kejelasan definisi dan kriteria pariwisata halal dinilai penting untuk mengembangkan industri tersebut dan menghindarkan polemik yang terjadi di masyarakat mengenai penetapan destinasi wisata halal.
Wakil Ketua Badan Pengurus Pusat Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Alan MaulanaYusran mengatakan, belum adanya definisi yang jelas mengenai wisata halal, membuat polemik dan penolakan masyarakat di daerah yang ditetapkan pemerintah sebagai destinasi halal prioritas nasional mengemuka.
Untuk itu dia mendesak pemerintah segera menerbitkan ketentuan mengenai definisi wisata halal. Langkah itu menurutnya, penting agar kebijakan tersebut berjalan dengan baik dan tidak mendapatkan penolakan tanpa alasan yang jelas dari masyarakat.
“Persepsi yang berkembang di masyarakat saat ini bahwa dengan adanya penetapan suatu daerah menjadi destinasi wisata halal, maka segala sesuatu yang nonhalal akan diubah atau dihapuskan. Wajar jika ada penolakan, karena perubahan drastis itu akan menimbulkan ketakutan bisnis atau mata pencaharian sebagian kalangan masyarakat hilang,” ujarnya, Rabu (10/7/2019).
Di sisi lain, belum adanya definisi yang jelas mengenai wisata halal, membuat sebagian pelaku usaha pariwisata berlomba-lomba menerapkan layanan yang diklaim halal kepada wisatawan atau konsumen. Hal itu menurutnya, akan menimbulkan iklim persaingan bisnis yang tidak sehat dan merugikan konsumen.
“Contoh ada satu hotel mengklaim sebagai hotel syariah atau halal. Indikatornya apa? Sebab belum ada peraturan mengenai sertifikasi pelayanan wisata halal di Indonesia. Bisa-bisa sebuah hotel atau restoran mengklaim layanan halalnya versi sendiri, padahal sejatinya layanannya tidak benar-benar halal, atau gimmick saja,” tambahnya.
Hal serupa dikatakan oleh Ketua Association of TheIndonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) DKI Jakarta Hasiyanna S. Ashadi. Dia mengakui, ceruk pasar wisata halal baik untuk wisatawan domestik maupun internasional sangat besar.
Namun, lanjutnya, kebijakan penerapan destinasi wisata halal prioritas harus dibarengi oleh payung hukum mengenai definisi dan tata pelaksanaan kebijakan tersebut.
Dia pun mengusulkan, agar definisi destinasi wisata halal, difokuskan kepada ketentuan dalam hal pelayanan kepada wisatawan yang berbasiskan ajaran Islam.
“Sebab, kalau persepsinya adalah destinasi wisata halal, semua aspeknya harus memenuhi syariah Islam, akan menjadi masalah bagi kita sendiri. Wisatawan Timur Tengah hanya butuh, lokasi wisatanya punya masjid yang mudah diakses, makanan yang tidak haram dan lokasi penginapannyapunya peralatan sholat yang lengkap. Tidak lebih,” jelasnya.
Menurutnya, persepsi yang berkembang di masyarakat saat ini adalah destinasi wisata halal merupakan daerah yang harus memiliki obyek wisata religi dan diterapkan hukum syariah.
Menurutnya, apabila persepsi tersebut benar-benar diaplikasikanoleh pemerintah dalam menerapkan ketentuan mengenai destinasi wisata halal, maka daya tariknyadi mata wisatawan akan melemah.
“Berdasarkan pengalaman saya, wisatawan dari Timur Tengah, ingin berwisata yang rileks di Indonesia. Mereka tidak butuh aturan yang sesuai hukum syariah di Indonesia, karena kalau mau mencari tempat wisata seperti itu, di negaranya sendiri mereka bisa mendapatkannya,” ujarnya.
