Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspress, Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo) mencatat, setidaknya sudah ada 21 perusahaan baru penyelenggara pos yang mendapat izin pada 2019. Maraknya perusahaan baru ini, karena industri e-commerce yang semakin memikat.
Ketua Bidang Organisasi DPP Asperindo Trian Yuserma menuturkan, secara total ada 21 perusahaan baru dengan rincian 13 usaha di tingkat nasional, 5 perusahaan di tingkat provinsi dan 3 perusahaan di tingkat kabupaten/kota.
"Mereka masing-masing ada yang masuk jadi anggota Asperindo dan ada yang tidak. Nasional, provinsi dan kab/kota itu cakupan layanannya dikelompokan dalam 3 kategori itu," terangnya kepada Bisnis, Selasa (25/6/2019).
Dia menjelaskan, selama ini memang terjadi kenaikan jumlah pengusaha penyelenggara pos atau bidang logistik dalam waktu singkat.
Persaingan usaha di antara sesama perusahaan logistik pun disikapi santai. "Asperindo menyambut baik karena akan muncul entrepreneur baru di logistik dan mengimbau mereka segera bergabung menjadi anggota Asperindo," tambahnya.
Dia mengklaim Asperindo menjadi satu-satunya wadah organisasi perusahaan logistik yang izinnya sesuai UU No 38/2009 tentang POS.
Sementara itu, Ketua Umum Asperindo, Mohamad Feriadi menjelaskan bahwa saat ini banyak investor melihat potensi bisnis logistik sangat besar dan mempunyai masa depan sehingga tertarik mendanai atau menjadi strategic partner bagi perusahaan logistik.
Dia lalu mengutip data Google & Temasek dalam laporannya berjudul E-conomy SEA 2018 yang menyebutkan bahwa dagang-el menyumbang US$12,2 miliar dari US$27 miliar nilai ekonomi digital Indonesia pada 2018, atau berkontribusi 45% dari total nilai ekonomi digital secara nasional.
"Salah satu acuannya adalah hasil survey Temasek dan Google itu yang membuat mereka jadi semakin tertarik," ujarnya.
Dia juga menegaskan memang terjadi persaingan usaha karena bidangnya yang sama. Lebih jauh, Asperindo tidak memberikan perlakukan khusus bagi para pengusaha bisnis rintisan ini kecuali yang mengantongi izin dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk bergabung jadi anggota.
