Dinilai Tidak Efisien, DPR Belum Setujui Kelanjutan Program Tol Laut

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi V DPR meminta agar subsidi terhadap program Tol Laut dievaluasi untuk memastikan efektivitas.

Anggota Komisi V Jhoni Allen Marbun menyoroti program angkutan laut ternak yang tidak efisien karena kapal kerap kosong saat kembali dari Jakarta ke sentra produksi ternak, yakni Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Inefisiensi itu sangat disayangkan, lebih-lebih karena disubsidi.

Menurut anggota Fraksi Parta Demokrat itu, lebih baik sapi bakalan asal Nusa Tenggara Timur dipotong di daerah asalnya, lalu dagingnya dibawa ke Jawa menggunakan kapal dengan kontainer berpendingin. Langkah itu juga akan memberikan nilai tambah bagi masyarakat di sentra produksi ternak.

"Sehingga, angkutan barang umum yang dipakai, bukan angkutan ternak. Kalau kapal ternak, baliknya bawa apa?" ujarnya dalam rapat kerja Komisi V dengan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Selasa (18/6/2019).

Jhoni juga meminta Kemenhub menyampaikan data jenis barang yang selama ini diangkut oleh kapal Tol Laut dan seberapa efektif menekan disparitas harga antara wilayah Indonesia timur dan barat.

Anggota Komisi V lainnya Anton Sihombing menyayangkan subsidi terus-menerus yang disuntikkan kepada BUMN dan swasta dalam program kapal perintis. Menurut dia, dahulu Pelni tidak pernah disubsidi. Perusahaan pelayaran pelat merah itu justru pernah menjadi salah satu penyumbang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) besar. 

Dia menyarankan anggaran subsidi lebih baik direalokasikan untuk pengadaan kapal dan fasilitas pelabuhan.
 
"Anggaran Rp1,5 triliun [untuk kegiatan bidang lalu lintas dan angkutan laut yang di dalamnya mengandung subsidi Tol Laut] itu kalau kita belikan kapal, kita bisa tambah 40--50 kapal. Manja sekali disubsidi," ujar anggota Fraksi Partai Golkar itu.

Program Tol Laut terdiri atas pelayanan angkutan kapal ternak, angkutan barang Tol Laut, angkutan laut perintis (termasuk biaya docking), dan penyelenggaraan kapal rede (termasuk penyelenggaraan kapal puskesmas keliling atau kapal poliklinik).

Kemenhub mengusulkan, pagu indikatif kegiatan pelayanan angkutan kapal ternak di enam trayek pada 2020 sebesar Rp60 miliar, 21 trayek angkutan barang Tol Laut dengan pagu indikatif Rp349,8 miliar, 113 trayek angkutan laut perintis swasta dan Pelni dengan pagu indikatif Rp1 triliun, dan 20 unit kapal rede dengan pagu indikatif Rp30 miliar.

Empat program Tol Laut itu merupakan bagian dari kegiatan bidang lalu lintas dan angkutan laut yang pagu indikatifnya tahun depan diusulkan Rp1,7 triliun.

Dari seluruh usulan kegiatan Ditjen Perhubungan Laut, hanya program Tol Laut yang belum disetujui Komisi V hingga raker berakhir pukul 19.00 WIB.

Ketua Komisi V DPR Fary Djemy Francis mengatakan, komisi yang dipimpinnya akan melakukan kunjungan kerja spesifik untuk memastikan program tol laut efektif selama ini. "Yang lain kami setuju. Khusus subsidi Tol Laut, ada hal yang kami perlu dalami."

Dirjen Perhubungan Laut Agus H. Purnomo mengatakan akan menindaklanjuti hasil rapat, khususnya menyangkut subsidi Tol Laut.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Wisnu Handoko mengatakan pengangkutan ternak--bukan daging--dari kawasan timur ke barat dilakukan dengan mempertimbangkan preferensi konsumen di Indonesia yang lebih menyukai daging segar ketimbang daging beku.