Bisnis.com, JAKARTA--Ketua Komisi B Bidang perekonomian DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi menegaskan pembangunan infrastruktur bidang perhubungan harus berdasarkan rencana induk transportasi, jika tidak akan menjadi tumpang tindih atau hanya bongkar pasang.
“Kalau tidak ada rencana induk transportasi, Itu tidak efektif,” kata kata Suhaimi Selasa (18/6/2019).
Suhaimi menjelaskan rencana induk itu baru digulirkan dan dimulai tahun 2019, di mana anggarannya telah tersedia dan hasilnya akan dilaporkan dan dievaluasi akhir tahun 2019.
Saat ini, katanya, sejumlah moda transportasi massal di DKI Jakarta di antaranya bus Transjakarta dan kereta Moda Raya Terpadu (MRT). “Tahun ini dipastikan ada penambahan unit bus Transjakarta,” ujarnya.
Dikutip dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Elektronik Pemprov DKI Jakarta tahun 2019, Dinas Perhubungan DKI telah menganggarkan penyusunan dokumen rencana induk transportasi Jakarta senilai Rp4,4 miliar.
Anggaran lainnya terkait transportasi diantaranya pengadaan lahan untuk pembangunan MRT Fase 2 sebesar Rp217 miliar dan pemeliharaan prasarana rekayasa lalu lintas di Koridor Busway Rp11,6 miliar.
Baca Juga
Suhaimi menegaskan jika program itu untuk kebutuhan masyarakat, maka anggaran yang diusulkan oleh Pemprov akan dipermudah, untuk mencapai visi misi Gubernur DKI Jakarta “Maju kotanya dan bahagia warganya”. “Kalau sudah kita setujui, insyaallah program itu tepat sasaran,” ucapnya.
