Bisnis.com, JAKARTA-Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menilai masih ada banyak hal yang perlu terus dibenahi dan dipantau terkait sektor kelautan dan perikanan di Indonesia oleh pemerintah di masa mendatang.
Terlepas dari sejumlah upaya yang telah dilakukan saat ini, masih ada banyak PR yang perlu diselesaikan ke depannya.
"Banyak. Ilegal fishing masih belum sepenuhnya. Bukan masalah sepenuhnya selesai tapi karena mereka [pihak asing] sudah resource nya terbatas, mereka akan terus datang," ujarnya, Kamis (6/6/2019).
Di samping aksi penangkapan ikan ilegal, dia menilai tingkat keengganan untuk melaporkan hasil tangkapan pun masih tinggi.
Dia memprediksi masih ada 60% hasil tangkapan ikan yang tidak dilaporkan oleh pemilik kapal ataupun nelayan yang melakukan penangkapan ikan.
Selain kedua hal di atas, ada satu catatan terkait kepegawaian yang diungkapkan Susi yakni belum tuntasnya eksekusi program golden handshake atau program pensiun dini yang ditawarkan kepada pegawai KKP yang bersifat sukarela.
Dengan program ini, diharapkan posisi-posisi yang ada bisa diisi oleh PNS-PNS muda berbakat di bidangnya.
"Mungkin nanti Pak Presiden akan laksanakan eksekusi yang golden handshake. Lalu nanti kita rekrut yang cumlaude dari angkatan baru 30%. Jadi, kalau 1000 [orang], kita masukkan lagi 300 tapi yang cumlaude-cumlaude untuk memperbaiki kualitas PNS dan juga nanti membuat sistem acceleration supaya PNS itu yang baru, yang bagus bisa naik cepat. Seperti itu belum terlaksana," paparnya.
Susi pun mengakui memetik sebuah pelajaran selama bertugas sebagai menteri.
"Saya belajar bahwa bekerja di pemerintah dan perusahaan sendiri berberda, ritmenya berbeda. Itu saja," katanya.
