Bisnis.com, JAKARTA - Larangan penuh penggunaan induk udang asal tambak untuk jenis komoditas udang vaname rencananya akan mulai diberlakukan pada tahun depan.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Slamet Soebjakto menyebutkan larangan ini akan diawali dengan penerbitan surat edaran berupa imbauan untuk tidak menggunakan induk udang asal tambak pada 22 Mei 2019. Setelahnya, imbauan ini akan diubah menjadi larangan sepenuhnya dalam waktu 6-12 bulan setelah imbauan dikeluarkan.
“Setelah 6-12 bulan akan diterbitkan surat edaran berupa kewajiban meggunakan induk udang dari breeding program dan bukan induk udang dari tambang,” katanya kepada Bisnis, Minggu (19/5/2019).
Dengan dikeluarkannya larangan ini, maka seluruh kegiatan budi daya udang vaname diwajibkan menggunakan indukan udang yang memang terjamin tidak terjangkit penyakit atau indukan yang berasal dari breeding program.
Seperti dikethaui, langkah mengimbau dan melarang penuh penggunaan induk tambak ini merupakan salah satu upaya yang dilakukann oleh pemerintah demi mencegah masuk dan berkembangnya penyakit early mortality syndrome (EMS) yang mirip dengan Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease (AHPND) ke Indonesia.
EMZ/AHPND merupakan penyakir serius yang dapat menyebabkan berbagai kerugian fisik dan finansial pada industri budi daya udang. AHPND yang disebabkan infeksi vibrio parahaemolyticus (Vp AHPND) yang mampu memproduksi toksin. AHPND sendiri rentan menyerang udang windu dan vaname dengan mortalitas mencapai 100% pada stadia postlarvae (PL) umur 30-35 hari dan udang usia kurang dari 40 hari setelah tebar di tambak.
Penyakit ini pertama kali ditemukan di China [ada 2009 dan pada 2011 dilaporkan telah menyerang sejumlah negara lainnya seperti Malaysia, Thailand, Meksiko, dan Filipina. Saat ini, India juga diduga telah terjangkit penyakit yang sama.
FAO mencatat bahwa dalam kurun waktu 3 tahun, produksi udang di Thailand mengalami penurunan yang sangat drastis dari 609.552 ton pada 2013 menjadi 273.000 ton pada 2016 akibat serangan AHPND. Adapun, dampak kerugian ekonomi yang dialami Vietnam selama kurun waktu 2013 – 2015 mencapai US$216,23 juta atau rata—rata sebesar US$72 juta per tahun. Indonesia hingga saat ini dinyatakan masih bebas AHPND.
