Bisnis.com, JAKARTA - Pelaku industri kehutanan berharap Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2014 dapat mendorong kemudahan ekspor hasil hutan dengan berbasis pada optimalisasi produk.
Purwadi Soeprihanto, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) mengatakan optimalisasi produk yang dapat didorong menyangkut tata niaga ekspor. Dia menilai selama ini rantai nilai ekspor hasil hutan belum optimal.
"Contohnya pembatasan dimensi kayu olahan yang boleh diekspor untuk jenis kayu Merbau 12.000 mm2 dan Non Merbau 4.000 mm2. Padahal pembatasan tersebut justru memperkecil nilai tambah karena harganya justru turun," katanya kepada Bisnis, Selasa (21/5/2019).
Tak hanya itu, dia juga berharap pemimpin Indonesia 5 tahun ke depan dapat mendorong kemudahan perizinan untuk pelaku industri kehutanan dengan memperluas One Single Submission (OSS) yang saat ini sudah berlaku.
Menurutnya, One Single Submission selama ini baru sebagian besar menyentuh izin-izin pada pemerintahan pusat di pusat, sedangkan izin-izin pada tingkat daerah masih menggunakan pola manual.
"Antara lain seperti [harus melakukan] analisis dampak lingkungan [AMDAL]," lanjutnya.
Pihaknya juga berharap agar Presiden dan Wakil Presiden terpilih dapat menjadikan usaha kehutanan menjadi industri yang memiliki keunggulan komparatif sebagai sektor unggulan strategis non migas.
Terakhir, dia juga berharap agar pemerintahan baru nantinya dapat memberikan jaminan kepastian dan keberlangsungan usaha jangka panjang.
"Yakni, terlepas dari konflik dan kepentingan sektoral," tandasnya.
Rekapitulasi hasil Pemilu Presiden 2019 dari seluruh provinsi sudah disahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Senin malam (20/5/2019).
Dari hasil Pemilu yang sudah disahkan tersebut pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin tercatat mendapat 85,04 juta suara (55,41%). Raihan itu lebih tinggi dari suara Prabowo-Sandiaga sebesar 68,44 juta suara (44,59%).
