Mulai 2021, Ini Tahapan Pembangunan Ibu Kota Baru

Menteri Perencanaan Pembangunan Bambang Brodjonegoro memperkirakan dalam periode 2022—2024, konstruksi pembangunan infrastruktur, perumahan dan fasilitas komersial untuk ibu kota baru itu sudah dilakukan.
Yodie Hardiyan
Yodie Hardiyan - Bisnis.com 13 Mei 2019  |  13:51 WIB
Mulai 2021, Ini Tahapan Pembangunan Ibu Kota Baru
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memberikan keterangan kepada pers mengenai pembahasan rencana pemindahan Ibu Kota Negara, di Jakarta, Selasa (30/4/2019). - ANTARA/Aditya Pradana Putra

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan aktivitas pemindahan ibu kota akan dimulai pada 2024 setelah berbagai tahapan diselesaikan.

Pernyataan itu disampaikan oleh Bambang dalam diskusi mengenai rencana pemindahan pusat pemerintahan di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Senin (13/5/2019).

"Paling tidak, 2024 sudah mulai ada aktivitas pemindahan. Apakah seluruhnya atau sebagian, dari Jakarta ke wilayah ibu kota baru tersebut," kata Bambang.

Sebelum aktivitas pemindahan ibukota atau pusat pemerintahan itu dimulai, Bambang memperkirakan dalam periode 2022—2024, konstruksi pembangunan infrastruktur, perumahan dan fasilitas komersial untuk ibu kota baru itu sudah dilakukan.

Dalam periode 2021—2022, pemerintah akan menyiapkan lahan dan membangun infrastruktur dasar. Kawasan perkotaan, menurut Bambang, membutuhkan lahan sekitar 40.000 hektar dan kawasan kantor pemerintahan membutuhkan 2.000 hektar.

"Pada saat yang sama 2019-2020 kita juga harus menyselesaikan juga tata ruang. Karena pasti ada perubahan tata ruang. Kalau tadinya HGU [hak guna usaha], tanah yang sedang dikelola pihak tertentu maka harus diubah jadi wilayah perkotaan tadi. Saat ini pun sebenarnya kita sudah memiliki desain dari ibu kota tersebut," kata Bambang.

Pada 2019, Bambang mengatakan semua kajian sudah selesai. Di samping itu, keputusan pemindahan ibukota baru, termasuk mengenai lokasi, sudah dibuat pada 2019. Setelah keputusan dibuat, pemerintah akan berkonsultasi dengan DPR untuk menyepakati produk hukum.

"Keputusan lokasi tentunya harus tahun ini. Kalau 2020 kita sudah memulai paling tidak penyiapan tanah, butuh waktu, memastikan status tanah itu sendiri terutama Kementerian ATR/BPN dan kemudian mulai menyiapkan infrastruktur dasar. Ini yang saya katakan periode 2019-2020," kata Bambang.

Seperti diketahui, pemerintah berencana memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke luar Jawa. Pada pekan lalu, Presiden Joko Widodo telah mengunjungi sejumlah daerah di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur untuk meninjau lokasi calon ibukota tersebut.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
bappenas, bambang brodjonegoro, Pemindahan Ibu Kota, Ibu Kota Dipindah

Editor : Stefanus Arief Setiaji

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top