Bisnis.com, GORONTALO--Sekda Provinsi Gorontalo Darda Daraba, mengatakan berdasarkan data Pokja Perumahan Kawasan Pemukiman (PKP) dan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) provinsi, di daerahnya masih kekurangan rumah atau backlog sejumlah 52.614 unit rumah.
"Dalam data tersebut juga dicantumkan di tahun 2018, jumlah rumah yang dihasilkan sebanyak 232.949 unit. Selain itu berdasarkan basis data terpadu, rumah tidak layak huni (RTLH) di Provinsi Gorontalo berada pada angka 19.864 unit," katanya di Gorontalo, Jumat (10/5/2019).
Menurut Darda, pemerintah ingin mendorong pembangunan rumah di Indonesia sehingga bisa mengurangi angka backlog atau kekurangan perumahan yang berdasarkan data BPS di tahun 2015 secara nasional mencapai angka 13,5 juta unit.
"Untuk mengatasi backlog dan RTLH ini, Pemprov Gorontalo sendiri telah melaksanakan program pembangunan rumah layak huni dengan total yang telah dibangun tahun 2012-2018 sebanyak 4.989 unit. Kalau melihat penyebaran ini tentu kesenjangan antara kebutuhan pemenuhan rumah dengan ketersediaan yang ada masih jauh dari target dari sejuta rumah," kata Darda.
Dia mengungkapkan backlog juga terjadi karena implementasi aturan yang ada di pemerintah pusat dan terkait dengan UU nomor 23 tahun 2014. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa pemerintah daerah, pemerintah Provinsi tidak memiliki kewenangan untuk membangun rumah bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR).
Direktur Rumah Umum dan Komersil Kementerian PUPR, Mochamad Yusuf Hariagung, menjelaskan pada tahun 2018 capaian program sejuta rumah menunjukkan tren yang meningkat.
Baca Juga
Untuk pertama kalinya dapat menembus angka sejuta rumah terbangun, baik rumah baru maupun peningkatan kualitas yaitu sebanyak 1.132.621 unit.
"Tahun ini kami memasang target lebih tinggi pada program sejuta rumah. Tahun ini targetnya 1.250.000 rumah yang harus terbangun," imbuh Yusuf.
Dalam mencapai terget tersebut, lanjutnya, memerlukan dukungan banyak pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku pembangunan dan masyarakat.
