Lelang Wilayah Kerja Panas Bumi Tunggu Koordinasi dengan Daerah

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengatakan proses lelang wilayah kerja panas bumi akan segera dilakukan apabila koordinasi ke masyarakat di masing-masing daerah pengembangan telah rampung .
Ni Putu Eka Wiratmini | 10 Mei 2019 13:41 WIB
Suasana di Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Binary Cycle 500 KiloWatt yang berlokasi di Lahendong, Tomohon, Sulawesi Utara, Senin (21/1/2019). - Bisnis/Lukas Hendra

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengatakan proses lelang wilayah kerja panas bumi akan segera dilakukan apabila koordinasi ke masyarakat di masing-masing daerah pengembangan telah rampung .

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Sutijastoto mengatakan jika koordinasi dengan daerah telah selesai dilakukan baru kemungkinan proses lelang wilayah kerja panas bumi (WKP) akan dilakukan. Menurutnya, komunikasi dengan masyarakat setempat menjadi penting sebelum WKP dimanfaatkan.

"Mulai dari seawal mungkin ini, kadang-kadang yang susah memastikan masyatakat, tapi kita lakukan secepat mungkin sehingga target RUPTL tercapai," katanya kepada Bisnis, Kamis (9/5/2019).

Menurutnya, selain melalui lelang, penugasan ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun pengusaha swasta untuk mengelola WKP juga dapat dilakukan. Namun, dia memastikan dalam waktu dekat proses lelang akan dilakukan.

"Terdekat mungkin yang punya potensi besar seperti di NTB yaitu WKP Sembalun, di situ nanti akan ada potensi industri," katanya.

Menurut data Kementerian ESDM, total sumber daya panas bumi yang dimiliki Indonesia sekitar 25,386.5 Mega Watt Eletrical (Mwe). Namun hanya 1.948 Mwe yang diproduksi dari pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP). Potensi panas bumi temperatur menengah di Indonesia tersebar 349 lokasi.

Dalam bauran energi untuk pembangkit listrik, peran panas bumi ditargetkan meningkat dari 5% menjadi 11% pada tahun 2025. Pengembangan energi panas bumi memiliki hal strategis bagi keamanan energi nasional melalui subsitusi impor minyak bumi yang kurang lebih 100.000 barrel/hari pada tahun 2025.

Pantau terus perkembangan Real Count KPU Pilpres 2019, di sini.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
energi, panas bumi

Editor : Bunga Citra Arum Nursyifani

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top
Tutup