PERHUTANAN SOSIAL : Regenerasi Petani Perlu Disiapkan

Pemerintah perlu memikirkan regenerasi petani perhutanan sosial untuk melanjutkan pengelolaan konsesi yang berlaku selama 35 tahun tersebut. Jika regenerasi petani tidak disiapkan, pengelolaan perhutanan sosial bisa terhambat karena bisa terhenti.
Nur Faizah Al Bahriyatul Baqiroh | 08 Mei 2019 16:52 WIB
Presiden Joko Widodo memanen jagung bersama petani saat panen raya jagung di Perhutanan Sosial, Ngimbang, Tuban, Jawa Timur, Jumat (9/3/2018). - ANTARA/Zabur Karuru

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah perlu memikirkan regenerasi petani perhutanan sosial untuk melanjutkan pengelolaan konsesi yang berlaku selama 35 tahun tersebut. Jika regenerasi petani tidak disiapkan, pengelolaan perhutanan sosial bisa terhambat karena bisa terhenti.

Mudrajad Kuncoro, akademisi dari Universitas Gadjah Mada, menilai bahwa sisi regenerasi petani perhutanan sosila dapat didorong dengan mengembangkan sisi industri kopi di hilir.

“Misalnya petani kopi, anaknya di zaman Revolusi Industri 4.0 ini ya buka kafe atau kedai kopi, kan tanaman pokok yang dihasilkan orang tuanya bisa nyambung dengan usaha atau bisnis anaknya di hilir, itu yang kami dorong,” kata Mudrajad, belum lama ini.

Bhima Yudhistira, ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), mengatakan bahwa tiga hal penting yang harus diperhatikan pemerintah guna mendorong regenerasi dari pemilik izin perhutanan sosial yakni, infrastruktur yang memadai, pendampingan, dan pemberian bantuan yang tepat sasaran.

Ketiga hal itu perlu dilakukan agar menjamin produksi pertanian atau budi daya di lahan perhutanan sosial dapat berkelanjutan.

 “Selain berkelanjutan, juga agar lahan [perhutanan sosial yang diberikan] tidak ditelantarkan,” katanya kepada Bisnis, Senin (6/5).

Dia menuturkan, dari segi infrastruktur, pemerintah perlu membangun sarana pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum lainnya di lokasi perhutanan sosial.

Hal itu, menurutnya, perlu dilakukan agar mencegah generasi kedua dari pemilik izin konsesi perhutanan sosial pindah bekerja atau mencari mata pencaharian lainnya di luar daerahnya.  “Sebagian petani pindah karena fasilitas umum jauh dari lokasi lahan garapan,” kata Bhima.

Dari sisi pendampingan, Bhima mengatakan, pemerintah perlu melakukan pendampingan untuk peremajaan secara rutin pada tanaman perkebunan yang dikembangkan oleh kelompok tani hutan.

Sementara itu, pemerintah mengklaim bahwa regenerasi petani perhutanan sosial sudah terjadi, salah satunya pada kelompok tani hutan Kalibiru di Yogyakarta.

Direktur Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bagus Herudojo Tjiptono mengatakan bahwa pengelolaan perhutanan sosial di Kalibiru, Yogyakarta dilakukan oleh generasi muda.  “Di Kalibiru itu yang mengelola sudah anakanak muda,” katanya kepada Bisnis.

Hutan kemasyarakatan Kalibiru terletak di Desa Hargowilis, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Menurut Buku Status Hutan dan Kehutanan Indonesia, Desa Wisata Kalibiru berhasil mencatatkan pendapatan sebesar Rp5,9 miliar pada 2016.

Dia menilai, apabila lahan hutan dikelola dengan baik oleh pemegang izin perhutanan sosial, masalah regenerasi petani perhutanan sosial dapat diatasi. Selain Kalibaru, pendamping paguyuban tani Sunda Hejo akan membangun sekolah kopi guna mendorong regenerasi petani kopi perhutanan sosial di Garut, Jawa Barat.

Pantau terus perkembangan Real Count KPU Pilpres 2019, di sini.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
kehutanan, perhutanan sosial

Editor : Bunga Citra Arum Nursyifani

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top
Tutup