Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan meminta seluruh pihak yang terkait dengan polemik laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. memberikan klarifikasi agar segera diatasi.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, Garuda sebagai maskapai nasional harus dijaga agar tetap beroperasi normal. Semua bentuk polemik harus bisa diatasi.
"Selaku regulator, Kemenhub memberi kesempatan kepada yang berwenang [untuk] klarifikasi," kata Budi, Senin (29/4/2019).
Dia menambahkan, polemik tersebut memang cukup serius karena ada beberapa hal terjadi berkaitan dengan pengakuan pendapatan yang mengakibatkan laporan keuangan berubah, serta diduga memicu protes mogok dari karyawan.
Pihaknya mengaku sudah mendapatkan laporan keuangan 2018 emiten berkode GIAA yang dinyatakan memperoleh keuntungan. Namun, tidak mendapatkan keterangan yang lain mengenai laporan keuangan tersebut.
Budi juga mengaku tidak mendapatkan dan mengetahui surat pernyataan mogok dari pihak serikat karyawan secara langsung. Semua pihak diimbau untuk menahan diri agar menghindari tindakan yang bersifat kontraproduktif.
Sebelumnya, Ketua Umum Serikat Karyawan Garuda Ahmad Irfan dan Presiden Asosiasi Pilot Garuda Bintang Hardiono memberikan klarifikasi kepada media mengenai kabar pemogokan tersebut. Keduanya yang tergabung dalam Serikat Bersama membantah berita yang menyebutkan adanya rencana aksi mogok.
