Bisnis.com, JAKARTA – Langkah Indonesia dan beberapa negara Asean menyerukan tindakan balasan atau retaliasi atas diskriminasi perdagangan yang dilakukan Uni Eropa dipandang sebagai langkah positif. Langkah yang juga digagas Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan sejumlah Menteri Perdagangan Asean tersebut dinilai tepat untuk melindungi kepentingan ekonomi Indonesia dan negara AsiaTenggara.
“Saya tetap setuju harus ada retaliasi terhadap upaya Uni Eropa menghambat produk-produk dari Indonesia,” ujar pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto di Jakarta.
Sebelumnya diberitakan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyerukan agar langkah retalisasi atas kebijakan proteksionisme Uni Eropa yang dipandang diskriminatif terhadap beberapa produk asal Asia Tenggara.
Produk tersebut yakni minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil) yang merupakan komoditas asal Indonesia dan Malaysia. Uni Eropa mendiskriminasi crude palm oil dan turunannya lewat kebijakan Renewable Energy Directive (RED) II dan Indirect Land Use Change (ILUC).
Produk lain yang mendapatkan diskriminasi adalah beras dari Myanmar dan Kamboja. Uni Eropa memberlakukan special safeguard untuk beras yang diproduksi kedua negara tersebut. Sedangkan, aturan tersebut tak berlaku bagi beras dari negara lain.
Kebijakan Uni Eropa tersebut, terutama yang berkaitan dengan sawit, dipandang Eko sebagai bentuk upaya untuk melindungi produk minyak nabati yang dihasilkan kawasan tersebut. Pasalnya, minyak nabati yang dihasilkan kawasan Eropa tak mampu mengalahkan CPO yang memiliki tingkat produktivitas lebih tinggi, sehingga lebih efisien.
“Karena kan kita tahu ya, ujungnya itu. Secara kasat mata pun produktivitas CPO kita lebih tinggi dari bunga matahari, rapeseed atau kedelai dan lain-lain dari mereka,” katanya.
Menurut Eko, retaliasi perdagangan menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak. Namun, tanpa adanya perlawanan dikhawatirkan diskriminasi yang dilakukan Uni Eropa makin kuat.
“Jadi retalisasi harus ada upaya untuk membalas. Kalau kita diam, nanti makin menjadi,” imbuh Eko.
Namun, Eko mengingatkan kehati-hatian diperlukan dalam menyusun langkah balasan, termasuk memilih produk yang akan dibatasi impornya, agar perlawanan tersebut cukup memberikan sinyal yang kuat bagi Uni Eropa. Menurut Eko, produk tersebut tak harus merupakan produk berteknologi tinggi, bisa berupa produk makanan minuman.
Selain itu, perlu juga diperhatikan tingkat kebutuhan akan produk tersebut di tanah air. Tanpa adanya pertimbangan yang matang, pembatasan impor suatu produk bisa mendorong maraknya penyelundupan.
Direktur Eksekutif Apindo, Danang Girindrawardana mengungkapkan apresiasi terhadap keberanian pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan. Seruan untuk melakukan balasan kepada Uni Eropa yang mencekal sawit dan produk turunannya lewat retaliasi, dinilai sebagai langkah proteksi.
Langkah ini diyakini akan mampu menggertak arogansi Benua Biru untuk berpikir ulang mengenai pencekalan tersebut.
“Ayo lakukan retaliasi. Setuju. Toh dengan produk-produk yang diretaliasi itu Indonesia masih memiliki negara lain yang lebih bersahabat dengan Indonesia untuk mendapatkan penggantinya,” ujarnya kepada wartawan di kesempatan terpisah.
Dari kalangan pengusaha, dia menjelaskan, kebijakan pemerintah melakukan retaliasi terhadap produk minuman beralkohol dari Eropa pun disambut hangat. Pasalnya pencekalan terhadap sawit sudah cukup mengganggu.
“Pengusaha happy-lah dengan keputusan ini. Kami yakin itu akan baik untuk keseluruhan ekonomi Indonesia,” katanya lagi.
Tidak sekadar minol, Danang menyarankan pemerintah untuk lebih gencar melakukan retaliasi terhadap berbagai produk lainnya dari Eropa yang selama ini kerap membanjiri Indonesia. Salah satunya Indonesia juga bisa melakukan retalisasi terhadap produk transportasi teknologi tinggi dari Uni Eropa.
“Banyak yang bisa kita banned. Produk-produk toiletries mereka. Diary milk mereka. Banyak jenisnya,” ujar Danang.
