Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian segera menggelar rapat koordinasi membahas harga tiket pesawat.
Rakor melibatkan Kemenhub, Kementerian BUMN, dan Garuda Indonesia untuk membahas masih tingginya harga tiket pesawat terbang.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan rapat koordinasi perlu dilakukan karena Kementerian Perhubungan mengaku kesulitan menyelesaikan persoalan harga tiket pesawat. Persoalan ini melibatkan salah satu maskapai penerbangan yang merupakan badan usaha milik negara tersebut.
"Mereka [Kementerian Perhubungan] menyerahkan kepada kami. Artinya Kemenhub mengatakan kalau mereka sudah sulit menyelesaikannya," ujar Darmin, Jumat (26/4/2019).
Atas maslah tersebut, Darmin memutuskan menggelar rapat koordinasi yang bakal melibatkan lintas kementerian, termasuk Kementerian BUMN yang membawahi Garuda Indonesia.
"Kita akan segera rapat, dengan BUMN. Mungkin minggu depan ini mudah-mudahan kalau waktunya ada. Kadang-kadang mencocokkan waktu saja bisa susah. Termasuk Bu Rini [Menteri BUMN] akan kita undang," ujar Darmin.
Sebelumnya, Kemenhub mengakui masih tingginya harga tiket pesawat menjadi salah satu persoalan utama yang sedang diupayakan penyelesaiannya.
Selain dikeluhkan dunia pariwisata, masih tingginya harga tiket pesawat dinilai bakal berdampak pada turunnya arus penumpang mudik.
"Kalau sektor udara, saat ini yang menjadi fokus perhatian adalah mahalnya harga tiket pesawat. Tadi saya laporkan bahwa tarif belum kondusif," ujar Menhub Budi Karya Sumadi, usai Rakortas Persiapan Ramadan dan Lebaran 1440 Hijriah di Kemenko Perekonomian, Kamis (25/4).
Meski sudah berupaya, nyatanya hal itu tidak membuahkan hasil dan harga tiket pesawat masih dibanderol selangit.
Oleh sebab itu, Budi Karya pun mengakui telah meminta bantuan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar dapat turut serta mengupayakan penurunan harga tiket pesawat.
"Kami minta Kemenko Perekonomian dan BUMN untuk turut serta mengatur penerbangan, khususnya Garuda [Garuda Indonesia]. Kenapa? Karena dia market leader, jadi kalau menetapkan tarif batas atas misalnya, maka maskapai yang lain akan ikut. Tapi kalau dia turun maka yang lainnya juga akan turun," ujar Budi Karya.
Budi Karya mengaku masih akan memaksimalkan upaya persuasif daripada memilih cara represif dengan skema subprice.
"Subprice itu kan represif ya. Saya tidak mau ambil tindakan represif dulu. Tapi kalau nanti diperintahkan Kemenko Perekonomian, ya saya lakukan," tegas Budi Karya.
Budi Karya berharap persoalan itu dapat segera diselesaikan agar tidak berdampak pada jumlah pemudik yang menggunakan jasa transportasi udara.
"Kira-kira 3 persen hingga 4 persen year on year. Biasanya udara yang di atas rata-rata hingga 7 persen, tapi tahun ini saya yakin udara tidak bisa 7 persen karena harga tiket," kata Budi Karya.
