Masterplan Ekonomi Syariah Diluncurkan Bulan Depan

Pemerintah siap meluncurkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia periode 2019–2024 sebagai panduan dalam mengembangkan ekonomi syariah di dalam negeri.
Finna U. Ulfah
Finna U. Ulfah - Bisnis.com 26 April 2019  |  18:50 WIB
Masterplan Ekonomi Syariah Diluncurkan Bulan Depan
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (tengah) memberikan sambutan, usai pelantikan Direktur Eksekutif dan Direktur Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) di Jakarta, Kamis (3/1/2019). - Bisnis/Felix Jody Kinarwan

Bisnis.com, BANDUNG – Pemerintah siap meluncurkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia periode 2019–2024 sebagai panduan dalam mengembangkan ekonomi syariah di dalam negeri.

Direktur Eksekutif Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) Ventje Rahardjo mengatakan bahwa berkembang pesatnya sektor ekonomi dan keuangan syariah baik secara global maupun nasional membuat pemerintah harus bergerak cepat untuk mengoptimalkan potensi Indonesia sebagai pasar syariah terbesar di dunia. 

Mengutip data The State of The Global Islamic Economy Report 2018/2019, Indonesia menempati peringkat 10 di antara 15 negara terbaik dunia dalam penerapan ekonomi syariah. 

"Masterplan sudah ada, akan kami luncurkan nanti pada 14 Mei 2019 dan diresmikan oleh Presiden RI di Jakarta," ujar Ventje saat konferensi pers Indonesia Islamic Economy Festival 2019 di Bandung, Jumat (26/4/2019). 

Adapun, dalam kerangka masterplan ekonomi syariah Indonesia periode 2019–2024, KNKS merekomendasikan 4 strategi utama untuk mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia. 

Pertama, penguatan rantai nilai halal dengan fokus pada sektor atau klaster yang dinilai potensial dan berdaya saing tinggi. Kedua, penguatan sektor keuangan syariah, yang rencana induknya telah dituangkan dalam Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI). 

Untuk menguatkan sektor keuangan, khususnya di perbankan, Ventje menargetkan nilai kontribusi perbankan syariah dapat mencapai minimal Rp2.000 triliun pada 2024. 

Saat ini, lanjut dia, kontribusi perbankan syariah belum mencapai Rp400 triliun dibandingkan dengan pencapaian bank konvesional yang sudah mencapai Rp7.000 triliun. 

Hal tersebut sangat disayangkan, mengingat Indonesia menjadi salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. 

Ketiga, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sebagai penggerak utama rantai nilai halal.  

Keempat, pemanfaatan dan penguatan platform ekonomi digital dalam hal perdagangan, seperti market place atau e-commerce dan teknologi finansial uang diharapkan dapat mendorong dan mengakselerasi pencapaian strategi lainnya. 

Setelah masterplan resmi diluncurkan, Ventje mengatakan bahwa KNKS siap untuk mengawal implementasinya selama periode 5 tahun ke depan agar Indonesia menjadi pusat kekuatan ekonomi syariah dunia. 

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa sebagai negara dengan populasi muslim terbanyak, Indonesia jangan terbuai dengan gelar sebagai pasar terbesar produk halal berskala internasional. 

Berdasarkan data The State of The Global Islamic Economy Report 2018/2019, total aset keuangan syariah global telah mencapai US$2,4 triliun. 

Selain itu, pengeluaran muslim secara global pada 2017 untuk makan dan minum halal mencapai  US$1,3 triliun, untuk komestik sebesar US$61 miliar, busana muslim sebesar US$270 miliar, dan wisata halal sebesar US7 miliar. 

Namun, di balik angka yang besar tersebut, Bambang menyayangkan peran Indonesia masih menjadi sebatas konsumen. Dia mengatakan, Indonesia harus bisa menangkap peluang global untuk menjadi negara produsen industri halal terbesar di dunia. 

"Kita sudah mulai dengan keuangan syariah, tapi tidak cukup sampai situ saja. Jasa keuangan itu merupakan langkah awal yang hanya merupakan intermediasi atau instrumen untuk melakukan transaksi, sehingga yang terpenting adalah sektor riilnya," papar Bambang. 

Adapun, menurut data tersebut, pengeluaran masyarakat Indonesia untuk perjalanan dan wisata halal telah mencapai US$10 miliar pada 2017, disusul oleh pengeluaran untuk sektor busana muslim sebesar US$20 miliar dan pengeluaran untuk rekreasi dan media halal sebesar US$10 miliar. 

Menurut Bambang, setidaknya terdapat 5 subsektor industri Indonesia yang memiliki potensi besar menjadi industri halal, yaitu makan dan minuman halal, pariwisata halal, fesyen halal, media dan rekreasi halal, serta kosmetik dan farmasi halal.  

"Target ekonomi syariah pada tataran domestik mencakup peningkatan skala usaha, kemandirian, dan kesejahteraan. Sementara pada tingkat internasional, berupa peningkatan pada peringkat Global Islamic Economy Indicator," paparnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
ekonomi syariah, KNKS

Editor : Farodilah Muqoddam

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top