Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Keuangan mengatakan akan membantu akses pendanaan pada produsen listrik yang akan mengembangkan energi baru terbarukan terutama panas bumi atau geotermal.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), seperti panas bumi, mendapat respons yang sangat baik dari dunia internasional. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya akses-akses keuangan yang ditawarkan kepada Indonesia.
Menurutnya, pengembangan panas bumi selain ramah terhadap lingkungan, juga menjadi program andalan substitusi bahan bakar minyak (BBM) khususnya di sektor pembangkit. Hal ini akan menurunkan impor BBM Indonesia dan berdampak pada ketahanan energi menjadi sangat besar.
"Program-program geothermal seperti "password" karena geothermal ini memang international very-very attractive, dan juga dalam rangka kita bisa mengkapitalisasi komitmen kita terhadap climate change (perubahan iklim),” katanya seperti dikutip dalam rilis, Jumat (26/4/2019).
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi (EBTKE) Sutijastoto mengatakan secara teknis dampak polusi yang dikeluarkan Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP) yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan pembangkit lain.
Berdasarkan International Energy Agency (IEA) panas bumi hanya menghasilkan emisi Co2 sekitar 75 gram per Kwh lebih rendah jika dibandingkan dengan emisi Co2 dari BBM yang 10 kali lipat lebih tinggi yaitu 772 gram per Kwh. Apalagi dibandingkan dengan emisi Co2 yang dihasilkan dari PLTU batu bara yang mencapai yang 955 gram per Kwh.
Baca Juga
Menurutnya, PLTP juga lebih efisien karena dapat dioperasikan hingga 90 persen dari kapasitasnya dan waktu operasi yang mencapai hingga 30 tahun. Sementara pembangkit listrik batubara kapasitasnya hanya 80% dari kapasitas. Pembangkit diesel kapasitasnya 30-80 persen dan usia peralatan 10-20 tahun.
"Panas bumi merupakan energi terbarukan yang ramah lingkungan dan lebih efisien," katanya.
