Presiden Terpilih Harus Pertahankan Regulasi Hutan untuk Rakyat

Di bawah Perjanjian Paris, Indonesia memiliki kewajiban hukum untuk mengurangi emisi sebesar 29 persen-41 persen pada 2030 serta meningkatkan ketahanan terhadap berbagai dampak negatif perubahan iklim.
Nur Faizah Al Bahriyatul Baqiroh
Nur Faizah Al Bahriyatul Baqiroh - Bisnis.com 23 April 2019  |  17:35 WIB

Bisnis.com, JAKARTA - Yayasan Madani Berkelanjutan menilai siapapun Presiden dan Wakil Presiden ke-8 yang terpilih harus tetap konsisten meningkatkan akses hutan untuk masyarakat demi kuatnya perlindungan hutan dan mengangkat kesejahteraan rakyat dalam pencapaian komitmen iklim Indonesia.

Muhammad Teguh Surya, Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan mengatakan skema perhutanan sosial yang dikelola secara lestari oleh masyarakat akan membantu pencapaian komitmen iklim Indonesia, baik mitigasi maupun adaptasi perubahan iklim.

“Oleh karena itu, di tengah keriuhan politik saat ini, sangat penting menjaga konsistensi agenda pencapaian komitmen iklim Indonesia dan penguatan perhutanan sosial," tegas Teguh dalam keterangan resminya, Selasa (23/4/2019).

Di bawah Perjanjian Paris, Indonesia memiliki kewajiban hukum untuk mengurangi emisi sebesar 29 persen-41 persen pada 2030 serta meningkatkan ketahanan terhadap berbagai dampak negatif perubahan iklim.

Dari target tersebut, sektor kehutanan menyumbang target penurunan emisi terbesar. Di sisi lain, pemerintah telah mengalokasikan 12,7 juta hektare kawasan hutan untuk masyarakat melalui program perhutanan sosial dengan capaian distribusi sebesar 2.61 juta hektare per 1 April 2019.

Sementara itu, target distribusi perhutanan sosial yang harus dicapai hingga akhir tahun 2019 masih cukup besar yakni, 1,77 juta hektare sementara sisanya bergantung pada kepemimpinan politik Presiden terpilih mendatang beserta jajarannya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
kawasan hutan

Editor : M. Rochmad Purboyo

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top
Tutup