Bisnis.com, JAKARTA -- Kemungkinan kembali terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden RI dinilai bakal berpengaruh positif terhadap perekonomian Indonesia, karena kebijakan pemerintahan saat ini diyakini akan dilanjutkan termasuk dalam hal infrastruktur.
Riset Morgan Stanley bertajuk Incumbent wins; what's next after the dust settles yang diterima Bisnis, Kamis (18/4/2019), menyatakan bahwa hasil quick count Pemilu 2019 yang menunjukkan kemenangan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin menghilangkan ketidakpastian politik dan memberi sinyal berlanjutnya kebijakan yang diberlakukan pemerintah saat ini.
Adapun hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru akan diumumkan pada 22 Mei 2019.
Dari quick count yang dilakukan berbagai lembaga survei, pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 01 unggul di kisaran 54%-56% dari pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, yang mendapat 44%-46% suara.
Di sisi parlemen, PDI Perjuangan--partai asal Jokowi--mendapat suara terbanyak dengan porsi 20%, disusul oleh Gerindra dengan 13% dan Golkar 12%.
"Dalam hal prioritas kebijakan Jokowi pada periode selanjutnya, hal-hal yang kemungkinan akan dilakukannya adalah melanjutkan kebijakan pada periode pertama, fokus ke industrialisasi melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan mengakselerasi perkembangan infrastruktur, melanjutkan reformasi fiskal untuk meningkatkan daya saing ekonomi, dan reformasi institusional untuk memperbaiki kinerja pemerintah," tulis riset yang disusun oleh ekonom Morgan Stanley Deyi Tan, Zac Su, dan Jonathan Cheung.
Morgan Stanley mencatat dalam pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, ada perkembangan signifikan di sisi infrastruktur, reformasi fiskal, iklim berusaha, serta upaya menekan angka kemiskinan dan ketimpangan.
Di sisi infrastruktur misalnya, belanja pemerintah di sektor ini meningkat dari 1,8% PDB dan 10,2% dari total APBN pada 2013 menjadi 2,8% PDB dan 18,5% APBN pada 2018.
Di sisi reformasi fiskal, upaya yang dilakukan antara lain meningkatkan basis pajak, memperbaiki data dan sistem informasi pajak, mengerek kepatuhan pajak, dan mengatasi pengemplangan pajak. Program pengampunan pajak (tax amnesty) pada 2016 pun dipandang positif.
Kemudian, perbaikan iklim usaha di antaranya dilakukan melalui 16 paket kebijakan ekonomi yang mencakup berbagai sektor serta penyederhanaan proses perizinan untuk berusaha. Ada pula regulasi yang dikeluarkan untuk membantu memfasilitasi sektor-sektor yang terkait teknologi, misalnya e-commerce dan financial technology (fintech).
Adapun yang terkait kemiskinan dan ketimpangan adalah bantuan sosial (bansos) antara lain lewat Program Keluarga Harapan (PKH), perbaikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta peningkatan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Seluruhnya diklaim mampu menekan angka kemiskinan dari 11,5% pada 2013 menjadi 9,7% pada tahun lalu, dan memperbaiki rasio Gini dari 0,41% pada 2013 ke level 0,38% pada 2018.
Morgan Stanley melanjutkan Indonesia memiliki struktur ekonomi yang terbilang kuat sehingga diproyeksi mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang kuat tahun ini, berbanding terbalik dari negara-negara lainnya di Asia yang diprediksi mengalami pertumbuhan yang moderat.
Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia diperkirakan mampu tumbuh 5,3% pada 2019, sedikit lebih baik dari realisasi tahun lalu yang sebesar 5,2%. Hal ini disebut didukung oleh tiga hal.
Pertama, melonggarnya tekanan pembiayaan luar negeri. Kombinasi dari melonggarnya kondisi finansial global dan membaiknya kondisi makro ekonomi dalam negeri dinilai dapat menjadi alasan bagi Bank Indonesia (BI) untuk menurunkan kembali BI 7-day (Reverse) Repo Rate (BI 7DRRR) hingga 75 bps pada kuartal III/2019.
Berdasarkan catatan Bisnis, BI 7DRRR berada di level 6%, saat ini. Bank sentral menaikkan suku bunga acuan sebesar 175 bps sejak 17 Mei 2018.
Kedua, Indonesia lebih terlindungi dari pertumbuhan ekonomi global yang moderat. Kinerja ekspor Indonesia diakui belum sesuai harapan dan turut terpengaruh oleh perang dagang.
Namun, orientasi ekspor Indonesia yang lebih rendah dari negara-negara lain di Asia Tenggara justru dinilai turut membuat Indonesia lebih terlindungi dari momentum dagang yang merugikan.
Ketiga, pengeluaran fiskal pada tahun politik ikut mendukung pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal Indonesia diperkirakan tak akan seagresif sebelum-sebelumnya dan defisit fiskal kemungkinan bakal melebar menjadi 2,1% pada 2019, dibandingkan 1,8% pada tahun lalu.
Tetapi, bansos dan perkembangan infrastruktur diyakini mampu menciptakan efek domino serta mendukung pertumbuhan ekonomi ke depannya.
Bisnis mencatat anggaran untuk PKH melonjak 77% menjadi Rp34,4 triliun pada tahun ini, dari Rp19,4 triliun pada 2018.
Lebih lanjut, Morgan Stanley menuturkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan tanpa berhadapan dengan masalah likuiditas maupun makin melebarnya defisit transaksi berjalan (Current Account Deficit/CAD), ada beberapa hal yang dipandang perlu dilakukan. Sekadar catatan, pada 2018, CAD Indonesia menyentuh 2,98% PDB atau sekitar US$31,1 miliar.
Pertama, mendorong produktivitas/daya saing sektor selain komoditas.
"Langkah ini akan membantu mendiversifikasi pendorong pertumbuhan dan mengatasi dampak dari rendahnya harga komoditas. Daya saing yang lebih tinggi di sektor non komoditas bisa memperbesar potensi pertumbuhan," papar riset tersebut.
Dalam waktu yang bersamaan, lanjut riset itu, strategi ini bisa memperbesar kapasitas ekspor dan/atau memangkas kebutuhan impor.
Kedua, memastikan sumber daya difokuskan ke area yang produktif, seperti infrastruktur dan pendidikan. Pengambil kebijakan harus mengalokasikan sumber daya yang lebih banyak untuk pendidikan, riset dan pengembangan (Research and Development/R&D), dan pusat pengembangan.
Selanjutnya, membuat aturan atau kebijakan yang lebih baik untuk sektor tenaga kerja. Dengan memastikan bahwa kenaikan upah sejalan dengan peningkatan produktivitas, perusahaan bisa menjaga tingkat laba mereka.
Terakhir, memperbaiki iklim investasi untuk menarik arus modal asing alias Foreign Direct Investment (FDI) yang lebih besar.
"Menarik FDI yang produktif di sektor non komoditas akan membantu mengerek potensi pertumbuhan Indonesia, memperbesar kapasitas ekspor, dan menurunkan ketergantungan impor," tulis riset tersebut.
