Tuna Jadi Komoditas Ekspor, Pemprov Maluku Diminta Perbaiki Pencatatan Kapal

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku dinilai perlu memperbaiki dokumentasi pencatatan kapal guna meningkatkan ekspor tuna asal provinsi tersebut.
Juli Etha Ramaida Manalu | 15 April 2019 15:35 WIB
Ilustrasi - Bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku dinilai perlu memperbaiki dokumentasi pencatatan kapal guna meningkatkan ekspor tuna asal provinsi tersebut.

Koordinator Nasional DFW-Indonesia Moh. Abdi Suhufan menyebutkan perbaikan pencatatan ini menjadi penting lantaran negara tujuan ekspor tuna seperti Amerika dan Jepang sangat peduli pada aspek ketertelusuran produk perikanan yang masuk ke negaranya.

Untuk memperbaikian pencatatan ini, diapun meminta pemerintah Provinsi Maluku agar bisa meningkatkan pembinaan nelayan kecil. Pasalnya, pasca moratorium, nelayan kecil merupakan pelaku utama tuna di Indonesia timur. 

"Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku mesti proaktif membantu nelayan kecil mendapatkan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) sebagai dokumentasi ekspor terutama tuna tujuan Amerika" kata Abdi seperti dikutip dari keterangan tertulisnya pada Senin (15/4/2019).

Berdasarkan data Bea Cukai Ambon, ekspor tuna pada Januari hingga 8 April 2019 telah mencapai US$2.6 juta. Adapun pada periode Jan-Des 2018 ekspor nya mencapai US$9.7 juta dengan tujuan eskpor tuna maluku antara lain Vietnam, Jepang dan Amerika Serikat.

Selain meningkatkan pembinaan nelayan kecil, pemerintah provinsi Maluku juga dinilai perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk perikanan. Karakteristik nelayan kecil di Maluku, katanya, butuh dukungan sarana penangkapan yang lebih modern dan penyediaan listrik, khususnya di pulau-pulau kecil Maluku. 

"Pemda Maluku mesti berani investasi dan alokasikan anggaran pembangunan untuk pengadaan kapal ukuran kecil dan mini coldstorage untuk tampung tangkapan nelayan kecil" tambah Abdi.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Kepulauan, DPP Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO) Syahrir Abdul Rauf mengatakan bahwa perlu ada sinergitas pembinaan nelayan kecil antara pusat dan daerah. 

"Daerah secara perlahan perlu mengurangi ketergantungan bantuan kapal dari pusat. Melalui APBD, daerah bisa mengadakan sendiri dan mendorong pelaku usaha berinvestasi di sektor perikanan tangkap," kata Syahrir.

Pantau terus perkembangan Real Count KPU Pilpres 2019, di sini.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
kapal, ikan tuna

Editor : Bunga Citra Arum Nursyifani

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top
Tutup