Presiden Terpilih Diminta Lanjutkan Proyek Infrastruktur

Himpunan Kawasan Industri (HKI) berharap pemerintah 5 tahun ke depan melanjutkan kebijakan pembangunan infrastruktur.
Annisa Sulistyo Rini
Annisa Sulistyo Rini - Bisnis.com 15 April 2019  |  20:36 WIB
Presiden Terpilih Diminta Lanjutkan Proyek Infrastruktur
Pengerjaan proyek - Ilustrasi

Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Kawasan Industri (HKI) berharap pemerintah 5 tahun ke depan melanjutkan kebijakan pembangunan infrastruktur.

Sanny Iskandar, Ketua Umum HKI, mengatakan bahwa program pembangunan infrastruktur sangat penting karena merupakan fasilitas utama pengembangan suatu kawasan industri. Konektivitas antara pembangunan infrastruktur dan pembangunan kawasan industri menjadi salah satu pertimbangan prioritas bagi para investor.

“Harapan kami kepada pemerintah 5 tahun ke depan agar melanjutkan kebijakan yang sudah ada, khususnya infrastruktur dan pengembangan kawasan industri di beberapa daerah yang menjadi prioritas dituntaskan,” ujarnya di Kantor HKI, Jakarta, Senin (15/4/2019).

Sanny mengatakan apabila pemerintah 5 tahun mendatang tidak melanjutkan pembangunan infrastruktur, terutama di luar Jawa, maka kawasan industri yang telah direncanakan bisa berhenti pembangunannya. Para pengembang tidak mungkin membangun akses di luar kawasan industri karena biayanya yang sangat tinggi.

Pengelola kawasan industri menyediakan infrastruktur di dalam kawasan, seperti fasilitas logistik, jaringan telekomunikasi, dry port, jaringan listrik, sarana pembuangan limbah, dan lainnya. Namun, untuk akses jalan, pelabuhan, dan bandara menuju dan keluar kawasan industri merupakan tanggung jawab pemerintah.

Adapun dalam pengembangan kawasan industri saat ini masih terdapat berbagai tantangan yang memerlukan solusi, salah satunya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Pasalnya, seringkali pengembangan kawasan industri berjalan kurang mulus karena pemerintah daerah memiliki aturan yang berbeda dengan pemerintah pusat.

“Solusinya ya kepastian hukum dari kebijakan pemerintah dan harmonisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah, sekarang sedang berproses melalui online single submission [OSS]. Kalau OSS sudah berjalan rapi tentu akan membantu,” kata Sanny.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
infrastruktur

Editor : Galih Kurniawan

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top