Bisnis.com, JAKARTA-- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah menerima surat dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait permintaan penyerahan pengelolaan seluruh kolong tol di DKI Jakarta.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa benar pihaknya sudah menerima surat yang dilayangkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Baru kemarin saya terima suratnya baru saya baca dan sedang dipelajari oleh teman-teman di Bina Marga, kami mau lihat untuk apa dan desainnya seperti apa. Karena kan kita punya kepentingan untuk pemeliharaan," ujarnya menjawab pertanyaan Bisnis, Jumat (12/4/2019).
Basuki mencontohkan, misalnya apabila terdapat saluran, maka terdapat jalan inspeksi untuk pemeliharaan. Pihaknya juga ingin mengetahui seperti apa pemanfaatan yang akan dilakukan, apakah digunakan untuk lahan parkir atau komersial.
"Kami kan harus tahu kalau mau ada pemeliharaan, kita harus punya akses jadi lagi dibicarakan tentang pemanfaatan, kalau secara prinsip sih oke," ujarnya.
Sebelumnya, Menurut Anies, meminta kolong tol seperti yang terletak di ruas Plumpang-Pluit dan Grogol-Pluit bisa dimanfaatkan untuk kegiatan produktif bagi masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut.
Baca Juga
"Sekarang kita menunggu keputusan dari Menteri PUPR apakah permintaan DKI dipenuhi, karena dengan begitu nanti kita bisa mengelola semua kolong tol, bisa dipakai untuk taman, ruang kegiatan, macam-macam," katanya.
Selain itu, penyerahan pengelolaan kolong tol tersebut juga dalam rangka pengamanan kolong tol untuk mencegah insiden-insiden yang tidak diinginkan. Adapun surat tersebut telah dikirimkan kepada Basuki sejak 13 Maret lalu.
Sebelumnya, terjadi kebakaran di kolong tol Pluit yang dikelola oleh PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) Tbk. sehingga pihak Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki wewenang atas lahan tersebut. "Karena yang mengelola tidak mengelola dengan baik, orang marahnya ke Jakarta padahal bukan milik kita," kata Anies.
Anies pun mengatakan pihaknya siap mengelola lahan tersebut. "Saya menulis surat kepada Menteri PUPR meminta kepada PUPR serahkan pada kami, kami punya orangnya, kami punya datanya, nanti kami kelola dengan baik," ujarnya.
