Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Defisit Anggaran Berpotensi makin Melebar

Defisit anggaran di sepanjang tahun ini diperkirakan melebar seiring dengan melesetnya asumsi makro di dalam APBN 2019.
Uang rupiah./JIBI-Abdullah Azzam
Uang rupiah./JIBI-Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA - Defisit anggaran di sepanjang tahun ini diperkirakan melebar seiring dengan melesetnya asumsi makro di dalam APBN 2019.

Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal memperkirakan harga minyak dunia di sepanjang tahun ini akan berada di kisaran US$64 per barel.

Perkiraan tersebut berada di bawah asumsi harga ICP yang ditetapkan pemerintah di dalam APBN 2019 senilai US$70 per barel.

Dengan demikian, perolehan penerimaan negara yang berasal dari PNBP serta pajak dari sektor migas beresiko lebih rendah dari ekspektasi.

"Artinya pendapatan pemerintah yang dipicu dari harga minyak itu bisa lebih rendah dari yang ditargetkan. Shortfall bisa saja terjadi dan mempengaruhi belanja negara," ujarnya di Jakarta, Selasa (9/4/2019).

Faisal mengungkapkan Rupiah dan target lifting juga dapat terdeviasi cukup jauh dari asumsi yang ditetapkan. Hal tersebut dapat menambah tekanan terhadap potensi penerimaan di sepanjang tahun ini.

Dengan demikian, dirinya memperkirakan efek windfall dari penerimaan migas seperti yang terjadi di sepanjang 2018 tak kembali terulang di tahun ini.

"Bisa dibilang tahun lalu APBN terselamatkan oleh windfall. Dengan situasi seperti sekarang, saya kira defisitnya sampai akhir tahun bisa melebar sampai 2,5% PDB," ujarnya.

Pemerintah menargetkan dapat menjaga dan mengelola defisit anggaran berada di bawah kisaran 2% di sepanjang tahun ini.

Di dalam APBN 2019, pemerintah memproyeksikan defisit anggaran sebesar 1,84% PDB atau senilai Rp296,0 triliun.

Sampai akhir Februari 2019, realisasi defisit anggaran tercatat mencapai 0,34% PDB atau senilai Rp54,61 triliun.

Realisasi defisit itu berasal dari selisih penerimaan negara senilai Rp217,21 triliun dengan belanja negara senilai Rp271,83 triliun.

Faisal menilai dalam kondisi tersebut, opsi pemerintah untuk mengerem belanja justru bukan menjadi pilihan yang bijak.

Dirinya mengungkapkan ketika menghadapi tekanan eksternal, pemerintah harus menjaga daya beli dan konsumsi domestik.

"Kalau melakukan pengetatan fiskal, justru itu dampaknya sangat negatif bagi pertumbuhan ekonomi. Belanja harus tetap ekspansif, namun penerimaan perlu digali lebih optimal," ujarnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Sutarno
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper