ASDP Dituding Memonopoli Dermaga VI Merak, Pengusaha : Itu Tidak Adil

Cara seperti itu tidak adil di tengah kondisi kekurangan dermaga di lintas penyeberangan Merak-Bakauheni.
Sri Mas Sari | 09 April 2019 20:11 WIB
Ilustrasi - Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan dermaga 7 di Pelabuhan Merak, Banten, Kamis (30/11). - ANTARA/Asep Fathulrahman

Bisnis.com, JAKARTA - Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) memprotes ASDP yang kini menjadi satu-satunya pengguna Dermaga VI Pelabuhan Merak untuk melayani penyeberangan eksekutif.


Ketua Umum Gapasdap Khoiri Soetomo mengatakan bahwa cara seperti itu tidak adil di tengah kondisi kekurangan dermaga di lintas penyeberangan Merak--Bakauheni. 


Jumlah dermaga yang beroperasi saat ini ada lima buah, yakni Dermaga I, Dermaga II, Dermaga III, Dermaga V, dan Dermaga VI. Jumlah dermaga yang ideal sesungguhnya 14 jika mempertimbangkan jumlah armada penyeberangan (feri) yang saat ini 71 kapal, dengan asumsi satu dermaga melayani lima kapal.

Akibat kekurangan dermaga, feri yang ada kini beroperasi hanya 12 hari dalam sebulan, bahkan menuju 10 hari dalam sebulan. Artinya, kapal menganggur selama 18 hari dalam sebulan.


"Kami minta supaya otoritas [Badan Pengelola Transportasi Darat] punya kewenangan mengatur yang betul-betul adil untuk seluruh pemangku kepentingan, tidak boleh hanya satu. Kenapa di tengah-tengah kami kekurangan dermaga, kok sudah operasikan Dermaga VI dan hanya dioperasikan oleh kapal-kapal ASDP sendiri? Di mana rasa keadilannya? ungkap Khoiri kepada Bisnis seusai rapat di Kementerian Perhubungan, Selasa (9/4/2019).


Semula, Gapasdap akan menemui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Ombudsman RI hari ini untuk melaporkan kondisi yang terjadi di Pelabuhan Merak saat ini. Namun, rencana itu diurungkan karena Gapasdap dipanggil oleh Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub.


Khori melanjutkan, ASDP juga mengatur ship traffic control (STC) untuk mendahulukan keluar-masuk kapal-kapal yang beroperasi di dermaga eksekutif. Akibatnya, kapal-kapal yang bersandar di dermaga reguler terlambat dan penumpang terpaksa menunggu.  


Menurut dia, argumentasi yang menyebutkan ASDP telah berinvestasi besar tidak bisa diterima. Khoiri menceritakan, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) bersama PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., dan PT Patra Jasa mengaku telah mengeluarkan modal besar untuk membangun terminal eksekutif.

Investasi itu baru mencapai titik impas setelah 11 tahun beroperasi atau 5 tahun jika tol Trans-Sumatra dibuka. Selama itu, ASDP harus menjadi pengguna tunggal Dermaga VI agar mencapai break even point (BEP).


Khoiri menuturkan ASDP boleh menjadi pengguna satu-satunya terminal eksekutif, tetapi dermaga harus dapat melayani semua pelayaran. "Seperti di bandara, landasan pacu boleh digunakan oleh maskapai apa pun. First in, first service. Hanya terminalnya yang dibedakan," ujar Khoiri.


Direktur Teknik dan Operasional PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) La Mane yang turut mengikuti rapat di kantor Ditjen Perhubungan Darat tidak merespons pesan yang dikirim Bisnis. 


Khori mengatakan, Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Ditjen Perhubungan Darat dalam rapat menyatakan akan mengatur penggunaan Dermaga VI. 
Menurut dia, Kemenhub memberi sinyal kapal non-ASDP boleh bersandar di dermaga itu.


"Prinsipnya, tidak boleh dimonopoli, dari perusahaan non-ASDP boleh beroperasi. Kriterianya sedang dibuat. Kami menunggu itu. Kalau itu sudah cukup adil, kami akan mematuhi dan tidak perlu lagi ke KPPU."


Terminal dan dermaga eksekutif Merak dan Bakauheni diresmikan awal Maret 2019 setelah sempat diuji coba saat masa angkutan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019. Layanan itu dibuka untuk mempercepat waktu tempuh pelayaran Merak-Bakauheni  dari 2,5 jam (reguler) menjadi 1 jam. 


Terminal Eksekutif Merak yang dibangun di dekat dermaga VI Pelabuhan Merak memiliki luas lokasi pengembangan 42.505 m2, sedangkan Terminal Eksekutif Bakauheni yang dibangun di dekat dermaga VII Bakauheni memiliki luas bangunan 38.709 m2.

ASDP mengoperasikan empat kapal untuk memberikan layanan eksekutif di lintasan itu, yakni KMP Sebuku, KMP Batumandi, KMP Portlink, dan KMP Portlink III.

Pantau terus perkembangan Real Count KPU Pilpres 2019, di sini.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
feri penyeberangan, gapasdap, asdp

Editor : Yusuf Waluyo Jati

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top
Tutup