Bisnis.com, JAKARTA -- Sebuah lembaga survei asal Amerika Serikat turut meramaikan kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) 2019 di Indonesia.
Lembaga tersebut bernama Precision Public Policy Polling (PPPP). Menurut Direktur Operasi Jokovic Martinez, dari hasil survei lembaganya itu, para responden cenderung memilih penantang petahana yakni Prabowo Subianto.
"Dari 3.032 responden, 58% menyatakan bahwa Indonesia sedang dikelola oleh pemerintahan Joko Widodo memburuk. Indonesia dianggap dalam ancaman utang yang makin meningkat naik 69% menjadi Rp4.416 triliun pada 2014-2018," ujarnya dalam siaran pers yang diterima, Selasa (9/4/2019).
Dalam survei juga disebutkan bahwa 54% resonden menginginkan presiden baru dan yang masih menginginkan Joko Widodo kembali menjadi jadi presiden sebessr 37%, sementara 9 % responden tidak memeberikan jawaban.
"Dari 54% responden menggap Joko Widodo tidak menjalankan pemerintahan dengan benar yang menghasilkan clean government dan masih banyak terjadi praktik korupsi yang berkaitan dengsn proyek proyek infrastruktur," tandasnya.
Dia melanjutkan, ketika ditanyakan siapa kandidat yang akan dipilih jika pemilihan dilakukan saat survei dilaksanakan, nama Joko Widodo dan Prabowo ditanyakan 38% responden memiilih nama Joko Widodo.
Baca Juga
"Sementara yang memilih Prabowo sebanyak 40 % dan sisanya menyatakan belum dapat memutuskan," katanya.
Untuk diketahui, jajak pendapat ini dilakukan kepada warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam pemilihan 2019 dan juga untuk distribusi media umum.
Wawancara lengkap dilakukan 22 Maret- 4 April 2019 dengan jumlah responden 3. 032 dari 800.091 TPS di 499 kabupaten / kota di 34 provinsi.
Wawancara dipilih secara acak dan dilakukan melalui telepon menggunakan profesional- staf peneliti survei terlatih (agen langsung) dari pusat panggilan telepon Precision Public Policy Polling di Jakarta.
Adapaun Margin kesalahan untuk ukuran sampel sebanyak 3.032 adalah +/- 1,78% pada tingkat kepercayaan 95%.
PPPP disebut memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun dalam menciptakan dan menumbuhkan bisnis serta minat aktif dalam politik dan kebijakan publik di Asia.
Pada 2013, lembaga ini mulai merambah jajak pendapat publik tentang politik, menggunakan teknologi Interactive Voice Response (IVR) dan survei online dan panggilan langsung ke telepon seluler jika sesuai untuk melakukan polling dengan cepat, hemat biaya, dan akurat pada berbagai masalah.
