Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

DISKRIMINASI SAWIT EROPA : ISPO Jadi Senjata di Meja WTO

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki)akan menggunakan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) sebagai senjata utama untuk menantang Uni Eropa di meja WTO.
Pandu Gumilar
Pandu Gumilar - Bisnis.com 28 Maret 2019  |  08:55 WIB
Direktur Operasional PTPN V Balaman Tarigan (dari kanan) berbincang dengan Mantan Menteri Pertanian Suswono, Anton Apriyantono, Mantan Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) Ahmad Manggabarani dan Direktur Utama PT Mutuagung Lestari Arifin Lambaga usai menerima sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), di Jakarta, Rabu, (27/3/2019). - Bisnis/Nurul Hidayat
Direktur Operasional PTPN V Balaman Tarigan (dari kanan) berbincang dengan Mantan Menteri Pertanian Suswono, Anton Apriyantono, Mantan Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) Ahmad Manggabarani dan Direktur Utama PT Mutuagung Lestari Arifin Lambaga usai menerima sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), di Jakarta, Rabu, (27/3/2019). - Bisnis/Nurul Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki)akan menggunakan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) sebagai senjata utama untuk menantang Uni Eropa di meja WTO.

Direktur Eksekutif Gapki Mukti Sardjono menegaskan sertifikasi itu akan digunakan sebagai bukti untuk menunjukkan bahwa industri kelapa sawit telah menerapkan skema keberlanjutan.

Selain itu, kesepakatan PBB tentang Sustainable Development Goals (SDGs) di negara-negara berkembang juga akan dipakai untuk melawan Uni Eropa.

"ISPO akan kami gunakan karena dengam itu kita telah membuktikan berkomitmen tentang keberlanjutan. Kedua adalah SDG's yang sudah merupakan kesepakatan PBB. Itu yang akan jadi kunci atau senjata utama kami," katanya kepada Bisnis pada Rabu (27/3).

Menurutnya banyak negara yang sudah menyadari bahwa Indonesia serius dalam membangun industri yang berkelanjutan. Terutama dengan mandatori dari pemerintah agar setiap pelaku usaha perkebunan mengantongi ISPO.

Mukti pun menambahkan target Gapki pada 2019 adalah 700 perusahaan anggotanya ikut serta dalam sertifikasi ini.

"Ada beberapa hambatan untuk bisa mendapatkan sertifikat ISPO tapi setidaknya semua anggota sudah mendaftar untuk di audit tahun ini," katanya.

Mukti menambahkan dari 457 sertifikat ISPO yang terbit pada 2018, 69% diantaranya merupakan anggota Gapki.

Produksi minyak sawit nasional yang bersertifikat ISPO pada 2018 sebesar 11 juta ton dengan 8,9 juta ton diantaranya merupakan anggota Gapki.

Kendati demikian, Mukti tetap mengatakan terdapat hambatan dalam mendapatkan sertifikat ISPO yaitu inkonsistensi pemerintah dalam menetapkan kebijakan. 

Salah satu contohnya terkait dengan legalitas dimana perusahaan sudah mengantungi Hak Guna Usaha tapi mendadak kebunnya masuk dalam kawasan hutan akibat perubahan kebijakan.

"Pelepasan kawasan hutan menjadi kendala yang dihadapi dalam penerapan ISPO. Dimana areal kawasan berubah misalnya Kalimantan Tengah. Bagaimana bisa perusahaan yang sudah dapat HGU mendadak masuk kawasan [hutan]," katanya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

ispo kelapa sawit
Editor : Bunga Citra Arum Nursyifani
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top