Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS) sedang bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik untuk melakukan pemetaan luasan lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia.
Dono Boestami, Presiden Direktur Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS), menyampaikan saat ini data luasan perkebunan kelapa sawit masih berbeda-beda.
“[Pada 2017] Di BPS kalau enggak salah mereka masih pakai sekitar 12,30 juta hektare, kemudian [pada awal 2018] KPK sekitar 20 juta hektare, Kementerian Pertanian 14,03 juta hektare,” jelasnya dalam seminar pengembangan industri kelapa sawit menuju kemandirian energi yang diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) bekerjasama dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Rabu (27/3/2019).
Dono menyatakan ketidaksamaan data tersebut dapat terjadi karena perbedaan definisi yang dimiliki oleh masing-masing instansi.
“Tapi alangkah baiknya kalau kita punya satu [data] yang sama, dari situ kita bisa dapat berapa angka [produksi] sawit yang sebenarnya, baru dari sana kita juga dapat menetapkan kebijakan [terkait sawit] yang baik,” lanjutnya.
Dia menegaskan apabila data terkait luasan lahan di Indonesia sudah terintegrasi, maka hal itu juga akan menjadi pedoman pemerintah apabila ada gempuran Internasional maupun NGO terkait lahan yang terdeforestasi.
“Semisal NGO [Lembaga Swadaya Masyarakat] atau Uni Eropa bilang bahwa ini [lahan sawit] masuk kawasan. Kita bisa nunjukin data kita, sudah jelas dan clear, kalau sekarang kan data kita lemah ya kita diserang,” katanya.
Selain itu, ketidaksamaan data juga dikatakannya berdampak pada data hasil produksi sawit yang selama ini belum terintegrasi.
