Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) tidak habis pikir dengan inkonsistensi pemerintah dalam menegakkan aturan pelarangan over dimension overload (ODOL).
Pasalnya, dalam beberapa waktu terakhir, penegakan terhadap ODOL dan sosialisasi digalakkan sedemikian rupa, lalu tiba-tiba saja pemerintah mengendurkan ketegasannya menjelang Pemilu dan Lebaran 2019.
Wakil Ketua Aptrindo Kyatmaja Lookman menilai, adanya inkonsistensi pemerintah yang membuat dilema bagi para pengusaha truk. Pasalnya, saat ini mereka yang sudah taat dengan aturan pemerintah soal pelarangan ODOL menjadi tidak dapat bersaing.
"Ekosistem kita rusak sekarang. Sama seperti hutan gundul, kalau mau ada replanting harus dilakukan secara bersama-sama dan konsolidasi," ungkapnya kepada Bisnis, Rabu (27/3/2019).
Ekosistem rusak yang dimaksud adalah pengusaha yang sudah taat terhadap aturan pelarangan ODOL menjadi tidak dapat bersaing dengan pengusaha yang masih melanggar, karena pelanggar jauh lebih banyak dari yang taat.
Dia mengatakan, kegagalan pengusaha bersaing ini sudah terjadi di Riau. Mereka kalah bersaing dengan pengusaha yang masih melanggar ketentuan ODOL.
"Ambigu juga dengan pembebasan sampai dengan Lebaran, karena dengan begitu kami dibiarkan saja, kasihan yang sudah taat jadinya tidak dapat bersaing," katanya.
Menurutnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sendiri saja tidak akan mampu memberantas ODOL, karena praktiknya yang sudah sangat besar. Kyatmaja menilai dibutuhkan konsolidasi dengan berbagai pihak guna menyelesaikan perkara ini.
Dia menuturkan, dengan pengusaha truk semua taat terhadap larangan ODOL, maka otomatis harga barang juga akan naik, karena ongkos jalan yang meningkat. Dengan demikian, diperlukan solusi lain seperti memanfaatkan angkutan jalur laut.
