Bisnis.com, JAKARTA—Kementerian ESDM menargetkan pembangunan 1 juta sambungan rumah jaringan distribusi gas bumi atau jargas untuk rumah tangga setiap tahunnya, dimulai pada tahun depan.
Target fantastis tersebut wajar dicanangkan mengingat target pemerintah pada 2025 terpasang 4,5 juta sambungan rumah (SR). Hingga 2018, pemerintah baru menyelesaikan pembangunan 325.773 SR.
Secara keseluruhan untuk proyek jargas telah terbangun sepanjang 463.619 sambungan rumah tangga (SR), pembangunan yang dananya berasal dari APBN sebesar 70,28%, PT PGN (28,71%), dan Pertamina (1,01%).
Dalam kunjungan kerjanya ke Cirebon, Kamis (21/3), Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan sejauh ini pemerintah hanya dapat membangun sekitar 90.000 – 100.000 SR per tahun dengan melibatkan APBN.
Jumlah tersebut dianggap terlalu kecil, mengingat rumah tangga di Indonesia sekitar 67-68 juta. Padahal, apabila Pemerintah ingin mengurangi impor LPG, maka pembangunan jargas harus dilakukan dalam jumlah besar. Oleh karena itu, Pemerintah bersama BUMN migas akan melakukan pembangunan jargas secara masif.
Jonan pun mengakui ihwal capaian yang dianggap terlalu kecil, mengingat rumah tangga di Indonesia sekitar 67-68 juta. “Targetnya itu satu tahun dibikin 1 juta rumah tangga, kalau dananya ada,” kata Jonan.
Tujuan jangka panjang diterbitkannya kebijakan ini tidak lain untuk menekan importasi LPG nasional di tengah pertumbuhan konsumsi energi yang terjadi.
Tahun lalu, subsidi yang dicairkan pemerintah untuk BBM dan LPG tercatat senilai Rp97 triliun, atau meningkat 106% dibandingkan dengan pencairan subsidi 2017.
Selama ini kebutuhan LPG subsidi dengan tabung ukuran 3 kg secara nasional mencapai lebih dari 6,5 juta ton/tahun. Namun, produksi gas LPG 3 kg secara nasional baru mencapai 2,5 juta ton.
Dengan begitu, setidaknya sebanyak 4 juta - 4,5 juta ton gas harus diimpor atau negara perlu mengeluarkan anggaran US$2,5 miliar hanya untuk subsidi. LPG 3 kg mendapatkan subsidi Pemerintah sebesar Rp5.000/kg atau setara Rp15.000/tabung 3 kg.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Djoko Siswanto menambahkan, Pemerintah bersama BUMN migas pada Agustus atau September mendatang akan menentukan besaran anggaran untuk pembangunan jargas 2020.
“Untuk 2020, nanti kita tentukan anggarannya bulan Agustus atau September. Nanti sama-sama PGN juga. [Dananya] tidak hanya dari APBN,” kata Djoko.
Memang, dalam Pasal 20 Nomor 6 Tahun 2019 disebutkan, Menteri ESDM dapat menugaskan BUMN migas penerima penugasan untuk melakukan pengembangan jargas.
Pengembangan jargas ini dapat dilakukan dengan menggunakan biaya Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan/atau BUMN migas penerima penugasan.
Hanya saja, pihak PGN pun belum menggelontorkan dana signifikan untuk membantu pemerintah mempercepat pengerjaan proyek jargas.
Adapun pembangunan 1 sambungan rumah setidaknya menelan anggaran Rp10 juta, sehingga dengan target 1 juta SR per tahun, pemerintah setidaknya perlu menyiapkan Rp10 triliun.
“Investasi kisarannya Rp10 juta per SR, jadi kalau butuhnya 4,5 juta SR dikalikan saja,” tutur Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM Alimuddin Baso.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
