Bisnis.com, JAKARTA - Dalam debat calon wakil presiden akhir pekan lalu, cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno menyebut soal kartu bahwa zaman now cukup menggunakan satu kartu saja yaitu e-KTP.
Pernyataan Sandi itu merupakan antitesis dari program-program kartu yang banyak dipaparkan oleh cawapres nomor urut 01 KH. Ma'aruf Amin.
Menariknya, pernyataan Sandiaga Uno tersebut mengingatkan publik terkait pengimplementasian Single Identity Number (SIN) yang di Indonesia sendiri bukanlah isu baru khususnya di dunia perpajakan.
Direktur Eksekutif CITA Yustinus Prastowo dalam cuitannya mengungkapkan ide menyelesaikan SIN yang disampaikan Sandiaga adalah hal penting dan pekerjaan rumah bagi siapapun presiden Indonesia kelak.
"Tanpa SIN, kita tak akan pernah dapat menjadi bangsa yang besar dan maju," kata Prastowo seperti dikutip, Selasa (19/3/2019).
Ide menyelesaikan Single Identity Number (SIN) yang disampaikan @sandiuno adalah hal penting dan pekerjaan rumah bagi siapapun presiden Indonesia kelak. Tanpa SIN, kita tak akan pernah dapat menjadi bangsa yang besar dan maju. Semoga kita tetap jernih....
— Prastowo Yustinus (@prastow) March 18, 2019
Ide menyelesaikan Single Identity Number (SIN) yang disampaikan @sandiuno adalah hal penting dan pekerjaan rumah bagi siapapun presiden Indonesia kelak. Tanpa SIN, kita tak akan pernah dapat menjadi bangsa yang besar dan maju. Semoga kita tetap jernih....
— Prastowo Yustinus (@prastow) March 18, 2019
Menurutnya, sejak diwacanakan mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo tahun 2001, ide pengembangan sistem identitas tunggal ini bergulir. Akan tetapi sayangnya tak berlanjut.
"Bisa dibayangkan jika NIK dan NPWP bisa dikawinkan, akan sangat dahsyat. Belum lagi efisiensi dan efektivitas administrasi lain," cuitnya lagi.
Prastowo juga menyebutkan sejak 2015 sudah diusulkan kembali, apalagi waktu itu ada momentum tax amnesty, lalu Automatic Exchange of Information.
"Sayang ide ini tak populer. Capres-Cawapres dan caleg musti diuji dengan konsep SIN," tukasnya.
