Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengalokasikan anggaran sebesar Rp9,2 triliun untuk program Padat Karya Tunai (PKT) sepanjang 2019.
Jumlah tersebut meningkat Rp1 triliun dibandingkan dengan alokasi pada 2018.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan anggaran PKT akan disebar ke tujuh program.
Adapun tujuh program itu yakni pembangunan jembatan gantung, Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Selanjutnya, penyusunab Pedoman Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), penataan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas).
Basuki menjabarkan, alokasi anggaran PKT paling besar untuk program di Ditjen Penyediaan Perumahan sebanyak Rp4,29 triliun. Selanjutnya Ditjen Cipta Karya (Rp2,1 triliun), Ditjen Sumber Daya Air (Rp2,02 triliun), dan Ditjen Bina Marga (Rp790 miliar).
Secara khusus, Basuki melakukan kunjungan kerja untuk meninjau pelaksaan PKT di Banten bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Alokasi anggaran PKT di Banten mencapai Rp288,7 miliar.
Dua program yang disasar di Banten adalah Pamsimas dan Sanimas. Menurut Basuki, untuk memberikan dampak sosial yang lebih besar, Kementerian PUPR melakukan sinergi dengan kementerian lain dan badan usaha milik negara.
"Program Pamsimas sangat penting untuk penyediaan air minum dan sanitasi yang bersih untuk masyarakat berpenghasilan rendah seperti di Desa Sidangsari. Penerima manfaat paling besar adalah generasi muda yang dengan tersedianya air bersih dan sanitasi turut mencegah stunting atau kerdil," jelas Basuki dalam siaran pers, Jumat (15/3/2019).
Secara keseluruhan, Pamsimas telah digelar di 22.961 desa di seluruh Indonesia per akhir 2018. Program ini telah menyediakan tambahan pelayanan air minum bagi 16,7 juta jiwa dan tambahan fasilitas sanitasi layak bagi 15,4 juta jiwa.
