Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PM Li Keqiang: China Bakal Pangkas Pajak Demi Topang Ekonomi

China akan memangkas pajak, meningkatkan investasi infrastruktur, dan meningkatkan pinjaman kepada perusahaan kecil di tengah upaya pemerintah untuk menopang ekonomi yang tumbuh dengan laju terlambannya dalam hampir 30 tahun.
Presiden China Xi Jinping (tengah), Perdana Menteri (PM) Li Keqiang (kanan), dan Chairman Kongres Rakyat Nasional Li Zhansu (kiri) menyanyikan lagu nasional China dalam upacara peringatan 40 tahun reformasi China di Great Hall of the People, Beijing, China, Selasa (18/12/2018)./Reuters-Jason Lee
Presiden China Xi Jinping (tengah), Perdana Menteri (PM) Li Keqiang (kanan), dan Chairman Kongres Rakyat Nasional Li Zhansu (kiri) menyanyikan lagu nasional China dalam upacara peringatan 40 tahun reformasi China di Great Hall of the People, Beijing, China, Selasa (18/12/2018)./Reuters-Jason Lee

Bisnis.com, JAKARTA – China akan memangkas pajak, meningkatkan investasi infrastruktur, dan meningkatkan pinjaman kepada perusahaan kecil di tengah upaya pemerintah untuk menopang ekonomi yang tumbuh dengan laju terlambannya dalam hampir 30 tahun.

Membuka pertemuan tahunan parlemen China yang digelar hari ini, Selasa (5/3/2019), Perdana Menteri (PM) China Li Keqiang menyatakan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,0% hingga 6,5% pada 2019.

Target itu lebih kecil dari pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sebesar 6,6% yang dilaporkan tahun lalu.

Awal tahun ini, sumber Reuters telah mengungkapkan bahwa China akan memangkas target pertumbuhan 2019 menjadi 6,0%-6,5% dari target sekitar 6,5% yang ditetapkan pada 2018, seiring menyurutnya permintaan di dalam dan luar negeri serta meningkatnya risiko ekonomi akibat perang dagang dengan Amerika Serikat (AS).

Mengadopsi angka pertumbuhan dengan rentang target ketimbang angka tunggal diketahui memberi ruang bagi para pembuat kebijakan untuk bermanuver ketika pertumbuhan negara berkekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia itu melambat lebih jauh.

PDB tahun lalu berekspansi dengan laju paling lambat sejak 1990 akibat terbebani perang dagang dan tindak keras pemerintah China terhadap risiko keuangan yang meningkatkan biaya pinjaman perusahaan dan merugikan investasi.

Sementara itu, kampanye jangka panjang untuk mengurangi polusi dan industri bernilai rendah juga memperlambat sektor manufaktur China.

Menurut Li, demi membantu menopang perekonomian, kebijakan fiskal China akan menjadi “lebih kuat". Pemerintah menetapkan pemangkasan senilai hampir 2 triliun yuan (US$298,31 miliar) dalam hal pajak dan biaya-biaya untuk perusahaan.

Pajak pertambahan nilai (PPN) juga akan dikurangi demi mendukung sektor manufaktur, transportasi, dan konstruksi.

“China akan memangkas pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sektor manufaktur menjadi 13% dari 16%, dan PPN untuk sektor transportasi dan konstruksi menjadi 9% dari 10%,” ujar Li, seperti dilansir Reuters.

"Pemerintah juga akan mengurangi biaya jaminan sosial yang dibayarkan oleh perusahaan-perusahaan menjadi 16%," ungkapnya.

Selain itu, lanjut Li, China akan memantau lebih dekat kondisi pekerjaan di perusahaan-perusahaan pengekspor yang sangat terkait pada pasar AS.

“Pemerintah bertujuan untuk menciptakan lebih dari 11 juta pekerjaan perkotaan baru tahun ini dan menjaga tingkat pengangguran perkotaan tidak lebih dari 4,5%,” tambah Li. Angka tersebut tidak berubah dari targetnya yang ditetapkan pada 2018.

 


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Fajar Sidik
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro