Bisnis.com, JAKARTA — Saat ini isu perumahan dianggap sebagai persoalan yang dinomorduakan, terutama setelah pemerintah menggabungkan Kementerian Perumahan Rakyat dengan Pekerjaan Umum.
Juru Bicara Tim Kampanye Nasional pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 01 Joko Widodo dan Maruf Amin, Arif Budimanta mengatakan bahwa bagi pihaknya isu perumahan rakyat sangat penting.
"Rumah bukan sekadar tempat tinggal, tapi juga menjadi cahaya kehidupan, sehingga keluarga merasa aman dan tentram. Makanya persoalan perumahan rakyat ini merupakan soal mendasar dan harus diperhatikan pemerintah terus menerus," ungkapnya dalam Rembuk Nasional di Jakarta, Selasa (5/3/2019).
Pihak Jokowi - Ma'ruf menyebutkan, bahwa selama masa pemerintahan Jokowi dalam lima tahun belakangan telah berhasil menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan sudah mencapai target pada 2018.
Arif menyebut, jika kembali terpilih, lima tahun ke depan targetnya akan berubah menjadi 5 juta rumah.
"Lima tahun pertama sudah ada satu juta rumah, bisa diakses berbagai macam skema. Lima tahun yang akan datang akan ada target 5 juta rumah," jelasnya.
Baca Juga
Dari 5 juta rumah tersebut, Arif mengatakan pihaknya akan berfokus untuk memperkuat akses perumahan dan hunian bagi 5 juta MBR, terutama buruh, aparatur sipil negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Polri.
"Ada juga bantuan lewat FLPP, sejak awal kurang lebih sudah dikucurkan Rp30 triliun, ditambah kita punya Tapera. Ini bisa menambah kekuatan bantuan pemerintah untuk pemilikan rumah bagi rakyat," sambungnya.
Melihat capaian 1,07 juta rumah pada 2018, Arif optimisris target 5 juta rumah itu bisa tercapai lima tahun ke depan. Pihaknya juga akan terus mendukung kehadiran Kementerian PUPR.
"Saya rasa PUPR tidak pernah akan dihapus, namanya Perumahan Rakyat tetap ada, walaupun dilebur dgn Pekerjaan Umum. PUPR ini menunjukkan bahwa perumahan rakyat masih jadi prioritas. Menurut saya dengan digabung koordinasi bisa lebih cepat antara pembangunan infrastruktur dan perumahan rakyat," katanya.
Arif melanjutkan, lantaran harga tanah semakin lama semakin mahal, ke depan negara perlu institusi yang bisa mengumpulkan untuk digunakan untuk perumahan rakyat.
"Pihak swasta juga bisa bantu dengan beli dan ditujukan untuk membangun peeumahan rakyat, baik yang untuk dibeli maupun disewa."
